Suara.com - Usai batalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, Bupati Pati Sudewo menyampaikan ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima akibat pembatalan rencana tersebut.
Bupati Pati Sudewo mengatakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan dalam perubahan APBD 2025 terpaksa harus dibatalkan.
"Memang ada konsekuensi beberapa pekerjaan yang sudah dimasukkan dalam rencana perubahan anggaran tahun 2025 ini tidak berjalan," kata Bupati Pati Sudewo, mengutip dari unggahan Facebook Patinews, Jumat 8 Agustus 2025.
Salah satu proyek yang paling krusial dan terpaksa dibatalkan adalah perbaikan infrastruktur jalan.
Menurut Sudewo, beberapa ruas jalan yang perbaikannya merupakan janji untuk mengakomodir usulan dari para kepala desa kini tidak dapat direalisasikan.
"Jadi, ada beberapa infrastruktur jalan yang masuk di situ yang merupakan janji kami mengakomodir permintaan kepala desa itu juga tidak berjalan," ujar Sudewo.
Selain jalan, proyek pembangunan di sektor kesehatan juga ikut terdampak pembatalan kenaikan PBB P2 250 persen.
Sudewo mengatakan rencana perbaikan darurat di RSUD RAA Soewondo yang kondisinya membahayakan terpaksa ditunda.
Padahal, Sudewo beranggapan perbaikan ini dinilai mendesak untuk menjamin keselamatan pasien dan staf rumah sakit.
Baca Juga: Era Sunyi di Kafe? Aturan Royalti Ancam Playlist Andalan Pengusaha
"Ada juga perbaikan RSUD Soewondo, itu plafonnya jebol yang memang membahayakan pasien kalau plafon itu jatuh," imbuh Sudewo.
"Maksud kami juga akan saya tangani pada anggaran perubahan ini. Akhirnya juga batal, tidak bisa dilaksanakan," jelas Sudewo dengan rinci.
Proyek penataan Alun-Alun Pati yang bertujuan untuk meningkatkan estetika dan fungsi ruang publik juga menjadi korban.
Sudewo memaparkan beberapa rencana detail untuk wajah baru alun-alun yang kini harus ditunda dulu.
"Nah alun-alun tuh demikian. Mengapa alun-alun ini akan kami tata lagi? Karena alun-alun ini ada tempat duduk kecil-kecil, yang mana tempat duduk ini tidak dipakai duduk atau nongkrong tapi orang lewat terganggu dengan tempat duduk yang kecil ini," katanya memaparkan.
Salah satunya, Sudewo mengatakan tak bisa menata alun-alun lebih estetik dengan menghilangkan beberapa spot.
Berita Terkait
-
Warga Geruduk Kantor Satpol PP Pati, Marah Donasi Air Mineral untuk Demo Disita
-
Kemarin Ngotot Naikkan PBB 250 Persen, Kini Viral Video Bupati Pati Sudewo Nyawer Biduan
-
Batalkan Kenaikan Pajak 250 Persen, Bupati Pati Sudewo Janji Kembalikan Uang Warga yang Sudah Bayar
-
Resmi, Bupati Pati Sudewo Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen demi Situasi Kondusif
-
Disoraki Warga, Reaksi Bupati Pati Sudewo Makin Bikin Kesal
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ribuan Siswa Lolos PTN Memilih Tak Daftar Ulang, Sinyal Krisis Biaya Pendidikan?
-
Selat Hormuz Memanas Lagi, Serangan Drone Iran Menghentikan Evakuasi Kapal IMO
-
Dasco Pimpin Rapat Bareng Pemerintah dan Buruh, Antisipasi Badai PHK
-
KPK Pantau Kondisi Kesehatan Gus Yaqut yang Dirawat di RS Polri
-
Jokowi Mulai Safari ke Lampung, Gerindra Tak Masalah: Selamat Ya, Sudah Sehat Kembali
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung