Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru dari Partisipasi Publik, Kemana APBN 20 Persen untuk Pendidikan?

Suara.com - Sikap Sri Mulyani yang mempertanyakan gaji guru dan dosen ditanggung keuangan negara mendapatkan kritikan tajam.

Berdasarkan pernyataannya, Sri Mulyani, mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus ditanggung dari keuangan negara atau dari partisipasi publik.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memberikan komentarnya atas sikap Sri Mulyani itu. Huda mempertanyakan kemana 20 persen dana pendidikan yang dialokasikan dari APBN.

"Justru yang kita pertanyakan, kemana 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan, tetapi guru dan dosen tidak sejahtera?" kata Huda saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/8/2025).

Selain itu, kata Huda, masih juga banyak pelajar dan mahasiswa yang belum menjangkau pendidikan yang berkualitas.

Dia menegaskan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dengan membayar pajak. Sehingga masyarakat sudah seharusnya dipandang turut berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru dan dosen.

"Apakah masyarakat diminta iuran lagi untuk sekolah dasar-menengah? Untuk kuliah pun masyarakat dibebankan biaya pendidikan yang tinggi," ujar Huda.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat berpidato dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025), Sri Mulyani menyinggung soal gaji guru dan dosen yang dikeluhkan di media sosial.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Pertamina Bangun Gedung Riset di ITB, Dukung Inovasi Pendidikan Tinggi Indonesia

Dia kemudian melemparkan pertanyaan, soal sumber dana gaji guru dan dosen.

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat," ujarnya.