Suara.com - Partai NasDem pasang badan untuk pemerintah di tengah berbagai polemik nasional belakangan ini.
Sikap itu ditegaskan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh saat menanggapi berbagai bentuk aksi protes masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.
Mulai dari gerakan Indonesia Gelap, slogan "Kabur Aja Dulu", hingga aksi simbolik pengibaran bendera One Piece yang sedang jadi sorotan publik.
"Upaya yang bermuara pada gangguan stabilitas nasional adalah kesedihan bagi kita semua. NasDem akan berhadapan dengan siapa pun yang mengganggu stabilitas," tegasnya saat Rapat Kerja Nasional I Partai NasDem di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 8 Agustus 2025.
Paloh menilai, di tengah situasi politik yang dipenuhi beragam polemik, pemerintah justru membutuhkan dukungan nyata untuk menjaga stabilitas negara. Bukan malah memperkeruh keadaan.
"Kita tidak ikut dalam barisan pengganggu. Dukungan NasDem kepada pemerintahan ini diberikan secara sungguh-sungguh, totalitas, dengan kejujuran dan ketulusan hati," ujarnya.
Ia menekankan, meski memberi dukungan penuh kepada pemerintah, NasDem tetap memegang prinsip independensi dalam memberikan saran, pandangan, dan kritik konstruktif.
Namun, seluruh komponen bangsa wajib bersinergi demi suksesnya agenda pemerintahan yang berjalan sekarang ini.
Paloh menegaskan, NasDem tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap resmi NasDem sudah disampaikan sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Hingga kini, dukungan itu tidak berubah.
Baca Juga: Sinyal Lepas dari Cengkeraman Jokowi? Refly Harun: 'Permainan Catur' Prabowo
"NasDem telah memberikan sikapnya secara resmi, memberikan dukungan sepenuhnya atas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo," tegasnya.
Menurutnya, setelah sepuluh bulan pemerintahan berjalan, NasDem justru ingin mendorong agar capaian kemajuan dapat berlanjut dan tidak stagnan.
Ia memuji sejumlah kebijakan strategis pemerintahan Prabowo sekarang ini. Khususnya terkait program kemandirian energi dan pangan.
Menurutnya, langkah pemerintah menargetkan kemandirian energi sangat tepat, mengingat Indonesia merupakan salah satu importir terbesar BBM di dunia.
Begitupun dengan program kemandirian pangan. Ia menyebut, Indonesia merupakan negeri agraris, tapi mimpi tersebut belum tercapai dari waktu ke waktu.
"Kontur tanah, struktur tanah, dan iklim kita sangat memungkinkan untuk kemandirian pangan. Tapi belum tercapai dari waktu ke waktu. Dua hal ini menjadi concern utama NasDem," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK