Isu ini sontak memantik perdebatan sengit di ruang publik. Kalangan yang mendukung melihatnya sebagai langkah krusial untuk menegakkan keadilan restoratif dan mengakhiri penggunaan instrumen hukum untuk membungkam lawan politik.
Namun, di sisi lain, suara-suara kritis menyuarakan kekhawatiran. Mereka cemas langkah ini dapat menjadi preseden buruk, membuka pintu bagi politisasi hukum yang lebih dalam dan mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan politik sesaat.
Hingga saat ini, pihak pemerintah maupun Istana Kepresidenan belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi wacana yang digulirkan Dasco melalui Syahganda.
Jika rencana ini benar-benar terealisasi, maka ini akan menjadi gelombang amnesti kedua setelah sebelumnya diberikan kepada Hasto dan Lembong dalam konteks yang berbeda.
Publik kini menanti dengan saksama bagaimana DPR dan pemerintah akan menyikapi usulan ini, berharap setiap proses yang berjalan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi semua pihak.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Warning Prabowo: Obral Amnesti Ancam Kepercayaan Publik!
-
Live Bareng Anies usai Bebas Penjara, Tom Lembong Curhat Pilek: Belum Penyesuaian Dunia Luar
-
Korban Politik Era Jokowi Bakal Dapat Amnesti Jilid II dari Prabowo Saat 17 Agustus, Siapa Saja?
-
Bocor Daftar 210 Nama Korban Politik Jokowi,Target Amnesti Massal Jelang 17 Agustus
-
Syahganda Klaim Prabowo Siapkan Grasi untuk 210 Korban Politik
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka