Suara.com - Sebuah momen canggung yang terekam kamera kini menjadi sorotan tajam publik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat mencuekin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tidak bersalaman dalam sebuah upacara militer.
Insiden ini sontak memicu spekulasi liar mengenai adanya disharmoni di lingkar dalam kekuasaan. Pakar politik bahkan mendorong Istana untuk segera memberikan klarifikasi agar tidak menjadi bola panas.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai insiden ini bukanlah hal sepele. Menurutnya, gestur Gibran yang melewati AHY begitu saja di hadapan publik adalah sesuatu yang tak wajar dan bisa dimaknai macam-macam.
"Bagi publik ini sesuatu yang tak wajar. Karenanya jubir istana mesti bicara untuk hindari spekulasi publik soal adanya disharmoni antara wapres dengan menteri," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Senin (11/8/2025).
Adi khawatir, jika tidak segera dijelaskan, publik akan mengaitkan momen ini dengan persaingan politik menuju Pilpres 2029, di mana Gibran dan AHY digadang-gadang sebagai calon kuat.
"Karenanya harus segera di-clear-kan informasi ini. Jubir istana harus berikan klarifikasi soal ini," ujarnya.
Gibran Lewati AHY, Salami Jaksa Agung
Momen yang menjadi perbincangan ini terjadi saat upacara kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Minggu (10/8/2025). Dalam rekaman video yang beredar, Presiden Prabowo Subianto yang memimpin acara tampak menyalami satu per satu tamu undangan yang berbaris.
Namun, Gibran yang berjalan di belakangnya terlihat berbeda. Dengan raut wajah serius, Gibran berjalan melewati AHY yang sudah bersiap di posisinya. Alih-alih menyalami Ketua Umum Partai Demokrat itu, Gibran justru langsung menjabat tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berdiri di sebelah AHY.
Baca Juga: Momen Janggal di Acara Militer: Gibran 'Abaikan' AHY, Reaksi Publik Jadi Sorotan!
Mantan Wali Kota Solo itu sempat melirik sesaat ke arah AHY, namun ia langsung melanjutkan perbincangan dengan pejabat lain.
Selain AHY, Gibran juga dilaporkan tidak menyalami beberapa menteri koordinator lain yang berada di barisan tersebut, seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko PMK Pratikno.
Kini, publik menanti apakah Istana akan memberikan klarifikasi resmi untuk meredam spekulasi, atau membiarkan momen canggung ini tetap menjadi misteri yang memicu perdebatan politik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jejak Sadis Taufik Hidayat: 4 Indekos Jadi Saksi Bisu Yuvita Dibuat Buta hingga Lumpuh
-
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba, Kamar Apartemen Disulap Jadi Tempat Produksi
-
Sekap dan Siksa Yuvita Pakai Helm, Sajam hingga Rokok: Taufik Hidayat Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik