Suara.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi kasus tewasnya prajurit TNI, Prada Lucky Cepril Saputra, yang diduga menjadi korban kekerasan brutal oleh para seniornya.
Dengan ditetapkannya 20 orang sebagai tersangka, Puan mendesak agar praktik kekerasan yang membudaya ini dihentikan total dan para pelaku diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman yang setimpal.
"Hal tersebut tentu saja jangan sampai terulang lagi," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Puan menegaskan bahwa budaya kekerasan dengan dalih senioritas sama sekali tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, hubungan antara senior dan junior di lingkungan mana pun, termasuk militer, seharusnya dibangun di atas fondasi saling menghargai, bukan arogansi dan intimidasi.
“Bahwa hubungan antara senior dan junior jangan kemudian didasarkan oleh tindak atau perilaku kekerasan. Namun bagaimana saling hormat dan menghormati, saling menghargai dan menghargai," tegasnya.
Proses Sampai Tuntas, Jangan Ada yang Lolos
Terkait langkah hukum yang telah menetapkan 20 tersangka, Puan meminta agar proses hukum tidak main-main. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan hingga ke akar-akarnya agar bisa memberikan efek jera yang maksimal.
"Ya tentu saja harus diproses secara adil dan diproses dengan baik. Apa yang menjadi penyebab dan bagaimana nantinya harus diberikan hukuman jera yang sebaik-baiknya," katanya.
Lebih dari sekadar penghukuman para pelaku, Puan menyerukan agar kasus ini menjadi alarm keras untuk melakukan evaluasi total terhadap mekanisme pembinaan dan pengawasan di internal institusi. Baginya, tragedi ini harus menjadi momentum untuk perbaikan sistemik agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia.
Baca Juga: Siapa Sekjen PDI Perjuangan yang Baru? Ini Bocoran Puan Maharani
"Dan mekanisme yang ada harus dievaluasi jangan sampai terulang lagi," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT