Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa posisi politik partainya di Pemerintahan Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi.
Ia menegaskan bahwa posisi politik partainya mengambil peran sebagai penyeimbang.
Puan menggarisbawahi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, dikotomi sederhana antara koalisi dan oposisi sesungguhnya tidak relevan.
"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," kata Puan saat menjawab pertanyaan media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, peran sebagai penyeimbang, seperti yang telah diamanatkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, memiliki dua sisi yang berjalan simultan.
Pada satu sisi, PDIP berkomitmen penuh untuk menyukseskan semua kebijakan dan program pemerintah yang jelas berpihak pada kepentingan rakyat.
"Artinya, posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," jelasnya.
Namun, di sisi lain, Puan memastikan partainya tidak akan segan menjadi suara kritis yang lantang jika menemukan ada kebijakan yang melenceng dari tujuan kerakyatan tersebut.
"Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," tegasnya.
Baca Juga: Puan Maharani Cuek PDIP 'Ditinggal' 3 Kader ke PSI, Begini Katanya
"Artinya, posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.
Untuk memperkuat posisi strategis sebagai kekuatan penyeimbang dari luar pemerintahan, Puan Maharani juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun kader PDIP yang menduduki jabatan di dalam kabinet.
"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," katanya.
Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menyebut bahwa pola serupa pernah dilakukan Partai Demokrat usai Pemilu 2014 saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla memenangkan kontestasi melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
“Penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu Partai Demokrat juga pernah mengambil sikap serupa,” kata Adi dalam kanal YouTube pribadinya, dikutip Selasa (5/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat itu terjadi pembelahan tajam antara dua kubu besar, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung Prabowo, dan Koalisi Indonesia Hebat yang berada di barisan Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT