Suara.com - Fenomena viral bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang berkibar di ribuan truk di Indonesia bukan sekadar tren sesaat.
Bagi budayawan Sujiwo Tejo, ini adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah gejala yang solusinya jauh lebih dalam dari sekadar larangan atau imbauan.
Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menjadi biang keladi utama lunturnya rasa percaya.
Para sopir truk, yang menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dan solidaritas, adalah representasi nyata dari keresahan ini.
Mereka merasa menjadi 'bajak laut' di negeri sendiri, berjuang melawan 'angkatan laut' yang direpresentasikan oleh aturan memberatkan dan praktik pungutan liar (pungli) di jalanan.
Sujiwo Tejo secara spesifik mengkritik kebijakan "overdimensi over muatan" (ODOL) yang kerap menjadi alasan protes para sopir.
Kebijakan ini, menurutnya, seringkali tidak diimbangi dengan pemberantasan praktik koruptif di lapangan, menciptakan dilema bagi para pengusaha dan sopir.
Ia bahkan mengutip pernyataan seorang kiai yang juga pengusaha transportasi. "Seorang kiai yang punya banyak truk pernah bilang ke saya, 'Mbah, pengusaha truk yang jujur nggak ngangkut melebihi muatan itu goblok'. Kenapa? Karena di jalan dia tetap kena pungli," ungkap Sujiwo Tejo, menirukan keluhan tersebut.
Baca Juga: Ada Lawan? Kampung Ini Nekat Kibarkan Bendera One Piece Raksasa
Kutipan pedas ini menelanjangi akar masalah: ketika aturan dibuat tanpa memperbaiki sistem yang korup, kejujuran justru menjadi sebuah kebodohan.
Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi simbol yang lebih relevan bagi para sopir ketimbang simbol negara.
Mereka merasa lebih memiliki ikatan dengan perjuangan Luffy yang melawan ketidakadilan, daripada merasa dilindungi oleh pemerintahnya sendiri.
Solusi Bukan Sekadar Simbolisme
Lebih jauh, Sujiwo Tejo menyentil betapa pemerintah gagal dalam membangun kebanggaan terhadap budaya lokal.
Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang sukses menduniakan budayanya berkat dukungan penuh negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL
-
Gus Ipul Apresiasi Jawa Timur, Provinsi Dengan Sekolah Rakyat Terbanyak