Suara.com - Fenomena viral bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang berkibar di ribuan truk di Indonesia bukan sekadar tren sesaat.
Bagi budayawan Sujiwo Tejo, ini adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah gejala yang solusinya jauh lebih dalam dari sekadar larangan atau imbauan.
Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menjadi biang keladi utama lunturnya rasa percaya.
Para sopir truk, yang menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dan solidaritas, adalah representasi nyata dari keresahan ini.
Mereka merasa menjadi 'bajak laut' di negeri sendiri, berjuang melawan 'angkatan laut' yang direpresentasikan oleh aturan memberatkan dan praktik pungutan liar (pungli) di jalanan.
Sujiwo Tejo secara spesifik mengkritik kebijakan "overdimensi over muatan" (ODOL) yang kerap menjadi alasan protes para sopir.
Kebijakan ini, menurutnya, seringkali tidak diimbangi dengan pemberantasan praktik koruptif di lapangan, menciptakan dilema bagi para pengusaha dan sopir.
Ia bahkan mengutip pernyataan seorang kiai yang juga pengusaha transportasi. "Seorang kiai yang punya banyak truk pernah bilang ke saya, 'Mbah, pengusaha truk yang jujur nggak ngangkut melebihi muatan itu goblok'. Kenapa? Karena di jalan dia tetap kena pungli," ungkap Sujiwo Tejo, menirukan keluhan tersebut.
Baca Juga: Ada Lawan? Kampung Ini Nekat Kibarkan Bendera One Piece Raksasa
Kutipan pedas ini menelanjangi akar masalah: ketika aturan dibuat tanpa memperbaiki sistem yang korup, kejujuran justru menjadi sebuah kebodohan.
Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi simbol yang lebih relevan bagi para sopir ketimbang simbol negara.
Mereka merasa lebih memiliki ikatan dengan perjuangan Luffy yang melawan ketidakadilan, daripada merasa dilindungi oleh pemerintahnya sendiri.
Solusi Bukan Sekadar Simbolisme
Lebih jauh, Sujiwo Tejo menyentil betapa pemerintah gagal dalam membangun kebanggaan terhadap budaya lokal.
Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang sukses menduniakan budayanya berkat dukungan penuh negara.
"Dukungan pemerintah adalah kunci agar budaya lokal tidak tergerus," tegasnya.
Kegagalan ini menciptakan kekosongan simbol yang kemudian diisi oleh budaya pop asing seperti One Piece.
Maka, solusi untuk memulihkan kepercayaan publik—dan secara tidak langsung 'menurunkan' bendera One Piece dari tiang-tiang truk—bukanlah dengan pendekatan simbolis semata.
Menurut Tejo, langkah seperti "ruatan" atau perubahan logo partai politik tidak akan efektif jika tidak disertai aksi nyata.
Solusi fundamentalnya adalah apa yang disebut Sujiwo Tejo sebagai kebijakan yang pro-rakyat dan dukungan konkret.
Pemerintah harus mereformasi total kebijakan seperti ODOL, memberantas praktik pungli hingga ke akarnya, dan secara aktif mendukung kesejahteraan para pelaku di sektor informal seperti sopir truk.
Dengan memulihkan keadilan ekonomi dan menunjukkan keberpihakan yang tulus, kepercayaan itu akan tumbuh kembali. Baru setelah itu, simbol-simbol kebanggaan nasional bisa kembali berkibar dengan makna, bukan karena paksaan, melainkan karena rasa memiliki yang telah pulih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta