Suara.com - Fenomena viral bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang berkibar di ribuan truk di Indonesia bukan sekadar tren sesaat.
Bagi budayawan Sujiwo Tejo, ini adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah gejala yang solusinya jauh lebih dalam dari sekadar larangan atau imbauan.
Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menjadi biang keladi utama lunturnya rasa percaya.
Para sopir truk, yang menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dan solidaritas, adalah representasi nyata dari keresahan ini.
Mereka merasa menjadi 'bajak laut' di negeri sendiri, berjuang melawan 'angkatan laut' yang direpresentasikan oleh aturan memberatkan dan praktik pungutan liar (pungli) di jalanan.
Sujiwo Tejo secara spesifik mengkritik kebijakan "overdimensi over muatan" (ODOL) yang kerap menjadi alasan protes para sopir.
Kebijakan ini, menurutnya, seringkali tidak diimbangi dengan pemberantasan praktik koruptif di lapangan, menciptakan dilema bagi para pengusaha dan sopir.
Ia bahkan mengutip pernyataan seorang kiai yang juga pengusaha transportasi. "Seorang kiai yang punya banyak truk pernah bilang ke saya, 'Mbah, pengusaha truk yang jujur nggak ngangkut melebihi muatan itu goblok'. Kenapa? Karena di jalan dia tetap kena pungli," ungkap Sujiwo Tejo, menirukan keluhan tersebut.
Baca Juga: Ada Lawan? Kampung Ini Nekat Kibarkan Bendera One Piece Raksasa
Kutipan pedas ini menelanjangi akar masalah: ketika aturan dibuat tanpa memperbaiki sistem yang korup, kejujuran justru menjadi sebuah kebodohan.
Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi simbol yang lebih relevan bagi para sopir ketimbang simbol negara.
Mereka merasa lebih memiliki ikatan dengan perjuangan Luffy yang melawan ketidakadilan, daripada merasa dilindungi oleh pemerintahnya sendiri.
Solusi Bukan Sekadar Simbolisme
Lebih jauh, Sujiwo Tejo menyentil betapa pemerintah gagal dalam membangun kebanggaan terhadap budaya lokal.
Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang sukses menduniakan budayanya berkat dukungan penuh negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Sebut Produksi Jagung Melesat, Titiek Soeharto Ungkap Andil Polri soal Swasembada Pangan
-
Mardiono Ungkap Kericuhan di Muktamar X PPP Akibatkan Korban Luka yang Dilarikan ke Rumah Sakit
-
Muktamar X PPP: Mardiono Akui Konflik Internal Jadi Biang Kegagalan di Pemilu 2024
-
Baru Hari Pertama Muktamar X PPP, Mardiono Sudah Menang Secara Aklamasi
-
Solid! Suara dari Ujung Barat dan Timur Indonesia Kompak Pilih Mardiono di Muktamar X PPP
-
Bukan Kader, tapi Provokator? PPP Curiga Ada Penyusup yang Tunggangi Kericuhan Muktamar X
-
15 Tahun Menanti, Bobby Nasution Jawab Keluhan Warga Bahorok
-
Bobby Nasution Minta Mitigasi Dini Banjir Bandang Bahorok
-
Prabowo Akui Keracunan MBG Masalah Besar, Minta Tak Dipolitisasi
-
Di Panggung Muktamar, Mardiono Minta Maaf dan Akui Gagal Bawa PPP Lolos ke Parlemen