Suara.com - Fenomena viral bendera bajak laut Topi Jerami dari anime One Piece yang berkibar di ribuan truk di Indonesia bukan sekadar tren sesaat.
Bagi budayawan Sujiwo Tejo, ini adalah cermin retaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah, sebuah gejala yang solusinya jauh lebih dalam dari sekadar larangan atau imbauan.
Pandangan tajam Sujiwo Tejo dalam sebuah podcast baru-baru ini secara tidak langsung memberikan diagnosis dan 'obat' atas fenomena tersebut.
Ia menyoroti bagaimana kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil menjadi biang keladi utama lunturnya rasa percaya.
Para sopir truk, yang menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan dan solidaritas, adalah representasi nyata dari keresahan ini.
Mereka merasa menjadi 'bajak laut' di negeri sendiri, berjuang melawan 'angkatan laut' yang direpresentasikan oleh aturan memberatkan dan praktik pungutan liar (pungli) di jalanan.
Sujiwo Tejo secara spesifik mengkritik kebijakan "overdimensi over muatan" (ODOL) yang kerap menjadi alasan protes para sopir.
Kebijakan ini, menurutnya, seringkali tidak diimbangi dengan pemberantasan praktik koruptif di lapangan, menciptakan dilema bagi para pengusaha dan sopir.
Ia bahkan mengutip pernyataan seorang kiai yang juga pengusaha transportasi. "Seorang kiai yang punya banyak truk pernah bilang ke saya, 'Mbah, pengusaha truk yang jujur nggak ngangkut melebihi muatan itu goblok'. Kenapa? Karena di jalan dia tetap kena pungli," ungkap Sujiwo Tejo, menirukan keluhan tersebut.
Baca Juga: Ada Lawan? Kampung Ini Nekat Kibarkan Bendera One Piece Raksasa
Kutipan pedas ini menelanjangi akar masalah: ketika aturan dibuat tanpa memperbaiki sistem yang korup, kejujuran justru menjadi sebuah kebodohan.
Dalam konteks ini, bendera One Piece menjadi simbol yang lebih relevan bagi para sopir ketimbang simbol negara.
Mereka merasa lebih memiliki ikatan dengan perjuangan Luffy yang melawan ketidakadilan, daripada merasa dilindungi oleh pemerintahnya sendiri.
Solusi Bukan Sekadar Simbolisme
Lebih jauh, Sujiwo Tejo menyentil betapa pemerintah gagal dalam membangun kebanggaan terhadap budaya lokal.
Ia membandingkan dengan Korea Selatan yang sukses menduniakan budayanya berkat dukungan penuh negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan