Suara.com - Sejarah perlawanan rakyat Pati terhadap kebijakan yang dianggap menindas seolah menemukan momentumnya kembali.
Gelombang unjuk rasa besar yang mengguncang pemerintahan Bupati Sudewo baru-baru ini bukan sekadar protes biasa, melainkan cerminan dari semangat perlawanan yang telah mengakar sejak era kolonial, yang dipelopori oleh sosok legendaris, Samin Surosentiko.
Pemicu amarah warga kali ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis, disebut-sebut mencapai 250 persen.
Kebijakan ini dinilai sangat tidak pro-rakyat dan mencekik ekonomi warga di tengah kondisi yang sudah sulit.
Puncaknya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan, menyuarakan satu tuntutan: batalkan kenaikan PBB.
Amarah publik yang tak terbendung ini mencapai klimaksnya saat Bupati Sudewo mencoba menemui massa dari atas mobil rantis polisi.
"Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. terimakasih," ucap Sudewo dari atas mobil rantis pada Rabu (13/8/2025)
Niatnya untuk berdialog dan meminta maaf justru disambut dengan cemoohan, teriakan, hingga lemparan sandal dan botol air mineral.
Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa dalamnya jurang kekecewaan warga terhadap pemimpinnya.
Baca Juga: Pusat Turun Tangan? Gejolak Politik Pati Masuk Radar Gubernur dan Mendagri
Situasi panas ini seolah membangkitkan kembali memori kolektif tentang Samin Surosentiko, tokoh petani asal Blora yang pada akhir abad ke-19 berani menentang hegemoni pemerintah Hindia Belanda.
Seperti dilansir dari Buku Sejarah Nasional Jilid IV ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegara an Nugraha Notosusanto yang diterbitkan Departement Pendidikan Kebudayaan tahun 1993.
Perlawanan Samin bukanlah perlawanan fisik dengan pertumpahan darah. Ia menyebarkan ajaran yang dikenal sebagai Saminisme, yang menekankan pada kejujuran, kerja keras, dan penolakan terhadap aturan kolonial yang merugikan.
Samin Surosentiko dan para pengikutnya menolak membayar pajak, menolak menyerahkan hasil panen, dan menolak kerja paksa.
Bagi mereka, tanah adalah milik alam yang memberi kehidupan, bukan objek yang bisa dipajaki seenaknya oleh penguasa.
Perlawanan tanpa kekerasan ini dianggap sangat berbahaya oleh Belanda karena menggerogoti wibawa dan pendapatan pemerintah kolonial.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Mentang-mentang Serumpun! Sindiran Pedas Malaysia Usai Puluhan WNI Jadi Korban Kapal Tenggelam
-
Eileen Wang Agen Rahasia China yang Menyelinap dan Sukses Jadi Walikota di AS, Kini Nasibnya Tragis
-
Pakar Ungkap Trik Licik Sindikat Judol Hayam Wuruk Lolos dari Blokir Pemerintah
-
Buntut Ucapan 'Cuma Perasaan Adik-adik Saja', MC LCC Empat Pilar Kalbar Akhirnya Minta Maaf
-
Eks Direktur BAIS Bongkar Rahasia Dapur Intelijen: Cuma Kasih 'Bisikan', Sisanya Hak Presiden
-
Menteri Perang AS Ngamuk ke Senat Saat Minta Rp24 Ribu T untuk Kalahkan Iran
-
50 Santriwati di Pati Diduga Jadi Korban Seksual, LPSK Siapkan Perlindungan
-
Hati-hati! Eks Intelijen BAIS Sebut RI Bisa Jadi 'Padang Kurusetra' Rebutan AS-China
-
Fantastis! Korupsi Chromebook Rugikan Negara Rp5,2 T, Jauh Melampaui Dakwaan Jaksa
-
Prabowo Minta UMKM Diprioritaskan, Cak Imin Usulkan Tambahan Anggaran Rp1 Triliun