Suara.com - Sejarah perlawanan rakyat Pati terhadap kebijakan yang dianggap menindas seolah menemukan momentumnya kembali.
Gelombang unjuk rasa besar yang mengguncang pemerintahan Bupati Sudewo baru-baru ini bukan sekadar protes biasa, melainkan cerminan dari semangat perlawanan yang telah mengakar sejak era kolonial, yang dipelopori oleh sosok legendaris, Samin Surosentiko.
Pemicu amarah warga kali ini adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara drastis, disebut-sebut mencapai 250 persen.
Kebijakan ini dinilai sangat tidak pro-rakyat dan mencekik ekonomi warga di tengah kondisi yang sudah sulit.
Puncaknya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah ke jalan, menyuarakan satu tuntutan: batalkan kenaikan PBB.
Amarah publik yang tak terbendung ini mencapai klimaksnya saat Bupati Sudewo mencoba menemui massa dari atas mobil rantis polisi.
"Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. terimakasih," ucap Sudewo dari atas mobil rantis pada Rabu (13/8/2025)
Niatnya untuk berdialog dan meminta maaf justru disambut dengan cemoohan, teriakan, hingga lemparan sandal dan botol air mineral.
Sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa dalamnya jurang kekecewaan warga terhadap pemimpinnya.
Baca Juga: Pusat Turun Tangan? Gejolak Politik Pati Masuk Radar Gubernur dan Mendagri
Situasi panas ini seolah membangkitkan kembali memori kolektif tentang Samin Surosentiko, tokoh petani asal Blora yang pada akhir abad ke-19 berani menentang hegemoni pemerintah Hindia Belanda.
Seperti dilansir dari Buku Sejarah Nasional Jilid IV ditulis oleh Marwati Djoened Poesponegara an Nugraha Notosusanto yang diterbitkan Departement Pendidikan Kebudayaan tahun 1993.
Perlawanan Samin bukanlah perlawanan fisik dengan pertumpahan darah. Ia menyebarkan ajaran yang dikenal sebagai Saminisme, yang menekankan pada kejujuran, kerja keras, dan penolakan terhadap aturan kolonial yang merugikan.
Samin Surosentiko dan para pengikutnya menolak membayar pajak, menolak menyerahkan hasil panen, dan menolak kerja paksa.
Bagi mereka, tanah adalah milik alam yang memberi kehidupan, bukan objek yang bisa dipajaki seenaknya oleh penguasa.
Perlawanan tanpa kekerasan ini dianggap sangat berbahaya oleh Belanda karena menggerogoti wibawa dan pendapatan pemerintah kolonial.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
-
Malam Minggu Spesial di Bundaran HI: Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499 Sambil Nonton Konser
-
Soroti Ketimpangan Distribusi MBG, Garuda Institute Dorong BGN Perkuat Akurasi Sasaran
-
Taruna Akmil Masuk Sekolah Rakyat, Amnesty Khawatir Siswa Jadi Korban Militerisasi Pendidikan
-
Resmi! Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta Gantikan Eko Patrio
-
GMNI Desak Pemerintah Hentikan Total Program Kopdes Merah Putih: Jangan Boroskan APBN
-
Kemenhan Akui 32 Peserta Hamil Sempat Ikut Latsarmil SPPI, Akhirnya Dipulangkan