Suara.com - Aksi unjuk rasa yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur di Alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025), berlangsung ricuh.
Suasana yang semula damai berubah menjadi kisruh saat massa dan aparat saling lempar benda-benda yang ada di sana.
Kericuhan ini terekam dalam sebuah video yang disiarkan oleh Kompas TV.
Dalam rekaman tersebut, tampak demonstran melemparkan plastik berisi air ke arah gedung pemerintahan.
Cuplikan video yang sama kemudian menyebar luas di media sosial X, salah satunya diunggah oleh akun @/ilhampid.
Akun tersebut menambahkan sebuah keterangan yang mengklaim bahwa aparat keamanan telah menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
"Menembaki warga dengan gas air mata," demikian bunyi keterangan yang menyertai unggahan video tersebut.
Klaim ini sontak menyulut amarah warganet. Banyak yang tidak terima dengan tindakan aparat yang dinilai sangat tidak sepadan.
Mereka membandingkan aksi massa yang hanya melempar air mineral dengan balasan berupa gas air mata dari petugas.
Baca Juga: Benarkah Bupati Pati Sudewo Mundur? Ini Fakta Surat Pengunduran Diri Viral dari Demonstran!
"Warga melempar dengan air mineral dan sendal, polisi dengan gas air mata. Harusnya polisi melindungi rakyat yang demo bukan malah balik menyerang," tulis akun @anj**** dengan geram.
Kritik tajam lainnya juga datang dari warganet yang menyoroti penggunaan peralatan keamanan yang dibeli dari uang rakyat untuk melawan rakyat itu sendiri.
"Mereka nggak akan berani balas masyarakat pake tangan kosong, mereka cuma bisa manfaatin alat yang diperoleh dari duit rakyat buat melawan rakyat itu sendiri," sahut akun @hgs****.
Insiden ini menambah panas tensi antara warga dan pemerintah daerah Pati, yang dipicu oleh kekecewaan terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.
Salah satu rencananya adalah menaikkan PBB hingga 250 persen.
Amarah warga Pati pun tersulut karena Sudewo menantang mereka untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Berita Terkait
-
Gagal Makzulkan Bupati Pati, 2 Aktivis Kena Bui: Dijerat Pasal Berlapis Usai Blokir Pantura
-
Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Ajak Lawan Politik Bersatu: Tidak Boleh Euforia
-
Bupati Sudewo Gagal Dimakzulkan: DPRD Pati Bantah Ada Rekayasa, Apa Hasil Rapat Paripurna?
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
KPK Bongkar Pemufakatan Jahat dalam Proyek Jalur KA, Bupati Pati Diduga Terima Fee
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden