Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut peluang Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan melalui mekanisme politik sangat besar.
Posisi Sudewo sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini berada dalam situasi genting menyusul desakan publik yang masif menuntut pelengserannya.
Gelombang protes ini direspons DPRD Pati dengan pembentukan hak angket, yang berlanjut pada pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan.
"Peluangnya sih besar jika melihat semua fraksi yang ada di DPRD Pati mendukung pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati ini," kata Karus saat dihubungi Suara.com pada Kamis (14/8/2025).
Namun, Karus memberikan catatan tajam bahwa momentum ini bukanlah murni inisiatif legislatif. Menurutnya, pembentukan pansus lebih didorong oleh tekanan aksi massa yang tak terbendung.
"Tanpa aksi massa DPRD Pati mungkin akan diam-diam saja, walau kebijakan Bupati soal pajak seharusnya dikritik sejak awal oleh DPRD," ujar Karus.
Ia bahkan memandang kebijakan kontroversial Sudewo yang sempat menaikkan pajak hingga 250 persen bisa jadi merupakan bagian dari persekongkolan dengan oknum anggota DPRD Pati.
Implikasi dari dugaan ini sangat serius bagi kinerja pansus.
"Dengan demikian ketika Pansus sudah terbentuk, ya, DPRD harus bisa menemukan alasan untuk memakzulkan Bupati Pati. Mereka harus memastikan, mereka bukan bagian dari kebijakan Bupati yang diprotes massa," ujarnya.
Baca Juga: Cinta Bersemi di Panggung Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo, Foto Nikah Ini Jadi Tamparan Elegan
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, situasi politik di Pati memanas hebat buntut dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
Kebijakan tersebut menuai protes keras, yang diperparah oleh sikapnya yang dianggap arogan dengan menyebut tidak khawatir jika didemo oleh 50 ribu warga.
Meski Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, langkah tersebut tidak mampu meredam amarah warga Pati.
Puncaknya adalah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus lalu, di mana massa secara kolektif menyuarakan satu tuntutan: Bupati Sudewo harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
5 Hasil Audiensi Guru Madrasah dengan DPR: 630 Ribu Kuota P3K hingga TPG Cair Bulanan
-
Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran
-
Tak Boleh Ada Jeda Layanan, Menkes Pastikan Pasien Katastropik Tetap Dilayani
-
Tangis Haru Guru Madrasah Pecah di Depan DPR, Tuntutan TPG Bulanan dan Kuota P3K Disetujui
-
Datangi BPK soal Kasus Kuota Haji, Pihak Gus Yaqut Tegaskan Tak Ada Aliran Dana
-
Pemprov DKI Gandeng Petani Daerah Guna Penuhi Pasokan Beras Jakarta Jelang Ramadan
-
BPBD Bogor Evakuasi Mobil yang Terseret Banjir Bandang di Sentul
-
Diperiksa soal Kasus Penganiayaan Anggota Banser, Habib Bahar Bakal Ditahan?
-
Sentul Diterjang Banjir Bandang Rabu Sore, Longsor Ikut Tutup Jalan
-
Mensos Gus Ipul: Penataan PBI-JK Berbasis DTSEN Turunkan Inclusion Error