Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyebut peluang Bupati Pati Sudewo untuk dimakzulkan melalui mekanisme politik sangat besar.
Posisi Sudewo sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini berada dalam situasi genting menyusul desakan publik yang masif menuntut pelengserannya.
Gelombang protes ini direspons DPRD Pati dengan pembentukan hak angket, yang berlanjut pada pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan.
"Peluangnya sih besar jika melihat semua fraksi yang ada di DPRD Pati mendukung pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati ini," kata Karus saat dihubungi Suara.com pada Kamis (14/8/2025).
Namun, Karus memberikan catatan tajam bahwa momentum ini bukanlah murni inisiatif legislatif. Menurutnya, pembentukan pansus lebih didorong oleh tekanan aksi massa yang tak terbendung.
"Tanpa aksi massa DPRD Pati mungkin akan diam-diam saja, walau kebijakan Bupati soal pajak seharusnya dikritik sejak awal oleh DPRD," ujar Karus.
Ia bahkan memandang kebijakan kontroversial Sudewo yang sempat menaikkan pajak hingga 250 persen bisa jadi merupakan bagian dari persekongkolan dengan oknum anggota DPRD Pati.
Implikasi dari dugaan ini sangat serius bagi kinerja pansus.
"Dengan demikian ketika Pansus sudah terbentuk, ya, DPRD harus bisa menemukan alasan untuk memakzulkan Bupati Pati. Mereka harus memastikan, mereka bukan bagian dari kebijakan Bupati yang diprotes massa," ujarnya.
Baca Juga: Cinta Bersemi di Panggung Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo, Foto Nikah Ini Jadi Tamparan Elegan
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, situasi politik di Pati memanas hebat buntut dari kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen.
Kebijakan tersebut menuai protes keras, yang diperparah oleh sikapnya yang dianggap arogan dengan menyebut tidak khawatir jika didemo oleh 50 ribu warga.
Meski Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kebijakannya, langkah tersebut tidak mampu meredam amarah warga Pati.
Puncaknya adalah aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus lalu, di mana massa secara kolektif menyuarakan satu tuntutan: Bupati Sudewo harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang