Suara.com - Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya atau "hattrick" bukanlah tanpa alasan.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut keputusan ini merupakan langkah strategis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menghadapi situasi politik nasional yang sedang bergejolak.
Menurut Ganjar, kondisi politik saat ini tidak bisa dianggap biasa saja.
Ia menggunakan istilah "turbulensi" untuk menggambarkan dinamika yang sedang terjadi, yang menurutnya dipahami oleh semua partai politik.
"Karena situasi eksternal juga berubah. Ini kan situasi politik tidak biasa-biasa saja. Ini sedang terjadi turbulensi," kata Ganjar saat ditanya wartawan mengenai makna di balik penunjukan Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, setiap partai, termasuk PDI Perjuangan, perlu mengambil langkah-langkah spesifik.
Ganjar meyakini penunjukan Hasto adalah hasil dari kalkulasi matang Megawati dalam membaca arah politik bangsa.
"Dan saya kira Ibu pasti sudah mempertimbangkan situasi dengan matang," tambahnya.
Ketika disinggung mengenai peran Sekjen sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat, Ganjar menepis keraguan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang akan memutus dialog.
Baca Juga: Cinta Bersemi di Panggung Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo, Foto Nikah Ini Jadi Tamparan Elegan
Ia memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan.
"Saya kira terjadi komunikasi kan. Waktu Kongres juga ada komunikasi kan. Kan ada yang posting-posting itu, gitu kan. Jadi sebenarnya komunikasi jalan," ungkap Ganjar.
Ia menegaskan, sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan akan terus membuka ruang dialog dengan pihak manapun, termasuk dengan pemerintah.
Peran Hasto sebagai Sekjen dinilai masih sangat relevan untuk menjalankan fungsi komunikasi strategis tersebut.
"Maka sebagai partai penyeimbang, tentu komunikasi akan dibuka dengan siapapun," pungkasnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Perdana jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) partainya periode 2025-2030 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025) ini.
Berita Terkait
-
Misteri Jabatan Sekjen PDIP, Publik Diminta Tunggu Kejutan dari Megawati
-
PDIP Jaga Jarak dari Kekuasaan, Tapi Tetap Kawal Kebijakan Prabowo
-
Sinyal Jokowi 'Tenggelam', Absen 17 Agustus Hindari Megawati? Manuver Prabowo Ambil Alih Panggung
-
Bongkar 'Gerak Tipu' Prabowo Subianto Lewat Amnesti, Jokowi Ditinggal, Megawati Dirangkul?
-
Prabowo Dinilai Tiru Gaya Jokowi: Beda Kata dan Perbuatan
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Profil Amir Uskara: Sosok Penentu di Tengah Badai Muktamar PPP, Klaim Mardiono Menang Aklamasi
-
Kedok Bejat Terbongkar! Ini Kronologi Ustaz Masturo Rohili Cabuli Anak Angkat Sejak SMP
-
Bareskrim Gelar Perkara Pekan Ini! Jalan Lisa Mariana Menuju Status Tersangka Kian Dekat?
-
Detik-detik Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir, hingga Diberi Wejangan Tegas
-
'Pasal Jantung' Bermasalah Jadi Alasan UU Tapera Inkonstitusional, Begini Penjelasannya
-
Prabowo Kerahkan TNI-Polri Gebuk 1.000 Tambang Ilegal, Perintahkan Tutup Jalur Mafia Timah di Babel
-
DPRD Susun Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Pramono Anung Kasih Pesan Penting Ini
-
Ibu-ibu di Sumut Lebam Dihajar Sekuriti Toba Pulp Lestari, PDIP Ancam Bentuk Pansus Agraria
-
2 Kelompok Masyarakat Ngadu ke Fraksi PDIP DPR, Keluhkan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Tanah
-
Tok! MK Tegaskan Seluruh Pekerja Tak Wajib Bayar Tapera