Suara.com - Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya atau "hattrick" bukanlah tanpa alasan.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut keputusan ini merupakan langkah strategis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menghadapi situasi politik nasional yang sedang bergejolak.
Menurut Ganjar, kondisi politik saat ini tidak bisa dianggap biasa saja.
Ia menggunakan istilah "turbulensi" untuk menggambarkan dinamika yang sedang terjadi, yang menurutnya dipahami oleh semua partai politik.
"Karena situasi eksternal juga berubah. Ini kan situasi politik tidak biasa-biasa saja. Ini sedang terjadi turbulensi," kata Ganjar saat ditanya wartawan mengenai makna di balik penunjukan Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, setiap partai, termasuk PDI Perjuangan, perlu mengambil langkah-langkah spesifik.
Ganjar meyakini penunjukan Hasto adalah hasil dari kalkulasi matang Megawati dalam membaca arah politik bangsa.
"Dan saya kira Ibu pasti sudah mempertimbangkan situasi dengan matang," tambahnya.
Ketika disinggung mengenai peran Sekjen sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat, Ganjar menepis keraguan bahwa posisi PDIP sebagai penyeimbang akan memutus dialog.
Baca Juga: Cinta Bersemi di Panggung Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo, Foto Nikah Ini Jadi Tamparan Elegan
Ia memastikan bahwa komunikasi tetap berjalan.
"Saya kira terjadi komunikasi kan. Waktu Kongres juga ada komunikasi kan. Kan ada yang posting-posting itu, gitu kan. Jadi sebenarnya komunikasi jalan," ungkap Ganjar.
Ia menegaskan, sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan akan terus membuka ruang dialog dengan pihak manapun, termasuk dengan pemerintah.
Peran Hasto sebagai Sekjen dinilai masih sangat relevan untuk menjalankan fungsi komunikasi strategis tersebut.
"Maka sebagai partai penyeimbang, tentu komunikasi akan dibuka dengan siapapun," pungkasnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Perdana jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) partainya periode 2025-2030 di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025) ini.
Rapat ini disebut juga akan diwarnai acara pelantikan pengurus DPP yang belum sempat dilantik dalam Kongres ke-VI di Bali beberapa waktu lalu.
Saat ditanya apakah dalam rapat tersebut untuk menentukan posisi Sekretaris Jenderal yang kekinian masih dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri, Hendrawan enggan menjawab.
Berita Terkait
-
Misteri Jabatan Sekjen PDIP, Publik Diminta Tunggu Kejutan dari Megawati
-
PDIP Jaga Jarak dari Kekuasaan, Tapi Tetap Kawal Kebijakan Prabowo
-
Sinyal Jokowi 'Tenggelam', Absen 17 Agustus Hindari Megawati? Manuver Prabowo Ambil Alih Panggung
-
Bongkar 'Gerak Tipu' Prabowo Subianto Lewat Amnesti, Jokowi Ditinggal, Megawati Dirangkul?
-
Prabowo Dinilai Tiru Gaya Jokowi: Beda Kata dan Perbuatan
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi