PDIP Jaga Jarak dari Kekuasaan, Tapi Tetap Kawal Kebijakan Prabowo

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa partainya tidak akan berada di barisan oposisi, namun juga tak bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Puan, PDIP memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang, sebuah peran yang dinilainya penting dalam sistem presidensial Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan saat dirinya berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

“Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya,” ujarnya disadur Selasa, 12 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, peran penyeimbang seperti yang diarahkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengandung dua misi.

Di satu sisi, PDIP akan mendukung sepenuhnya kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Artinya, posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri), kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” jelasnya.

Namun, di sisi lain, PDIP juga siap mengkritik keras jika kebijakan dianggap melenceng.

“Kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.

Baca Juga: Bongkar 'Gerak Tipu' Prabowo Subianto Lewat Amnesti, Jokowi Ditinggal, Megawati Dirangkul?

Puan menambahkan, “Artinya, posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai, kami akan meluruskan dan kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk saat ini, Puan memastikan PDIP benar-benar berada di luar lingkaran kekuasaan.

“Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet,” katanya.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, langkah PDIP ini mirip strategi Partai Demokrat pasca-Pemilu 2014, saat Jokowi-Jusuf Kalla berhadapan dengan Prabowo-Hatta.

Kala itu, Demokrat memilih jalur penyeimbang di tengah polarisasi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

“Penyeimbang politik saya kira bukan hanya dimainkan oleh PDIP hari-hari ini. Dulu Partai Demokrat juga pernah mengambil sikap serupa,” katanya melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip di hari yang sama.

Adi memaparkan, Demokrat saat itu tetap mendukung kepala daerahnya bersinergi dengan pemerintah pusat, menjaga jarak dari polarisasi, menyetujui kebijakan strategis pemerintah, namun tetap mengkritik jika ada kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Pola itu, menurutnya, kini diadopsi PDIP setelah kalah di Pilpres 2024, meski tetap mendukung sejumlah program penting seperti makan bergizi gratis, revisi UU TNI, dan kenaikan PPN.

“Agak mirip sebenarnya pilihan politik penyeimbang ala PDIP hari ini,” ujarnya.

Adi menilai, pola politik moderat ini sudah menjadi ciri khas demokrasi Indonesia, di mana batas oposisi dan koalisi kerap cair.

“Di Indonesia itu, hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Hari ini lawan, besok bisa jadi teman. Politik kita adalah politik wasathiyah, politik jalan tengah,” tambahnya.