Suara.com - Sederet pertemuan hangat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menghiasi media mungkin tak seindah kelihatannya.
Di balik senyum dan laporan-laporan megah Prabowo, tersembunyi sebuah strategi politik yang disebut meniru gaya khas Jokowi sendiri: antara kata dan perbuatan bisa sangat berbeda.
Analisis tajam ini diungkap oleh pengamat politik dan pertahanan, Selamat Ginting, yang menyarankan publik untuk tidak terkecoh dengan frekuensi pertemuan, melainkan fokus pada kebijakan akhir yang diambil.
Menurutnya, Prabowo kini memainkan "jurus Jokowi" untuk menavigasi lanskap politik yang kompleks, bahkan jika itu berarti mengorbankan proyek legasi sang presiden.
Belajar dari Sang Senior: "Antara Kata dan Perbuatan Berbeda"
Inilah yang disebut Ginting sebagai bukti bahwa Prabowo telah belajar dari gaya politik Jokowi selama ini, di mana tindakan politik tidak selalu sejalan dengan narasi yang ditampilkan di depan publik.
"Nah, ini juga ingin menunjukkan bahwa dia belajar berpolitik gaya Jokowi juga gitu kan. antara kata dengan perbuatan bisa berbeda. Artinya bicara dengan Jokowi ternyata tindakannya berbeda," tegasnya dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.
Karena itu, Ginting menyarankan publik untuk lebih kritis. Pertemuan yang sering jangan langsung diartikan sebagai keselarasan total. Tindakan dan kebijakan akhir adalah barometer yang sesungguhnya.
"Kan kita harus melihat bagaimana figur Prabowo kalau dengan Jokowi harus dilihat tindakannya, bukan hanya pertemuannya. Kan kita begitu sekarang kita kesal kan dengan pertemuan-pertemuan Prabowo dengan Jokowi yang terlalu sering. Tapi kita harus bisa menahan diri juga apa langkah yang akan diputuskan dalam sebuah kebijakan politik," jelasnya.
Baca Juga: Upacara 17 Agustus di Istana Diprediksi Penuh Drama Politik, Jokowi Bakal Absen?
Dua contoh kebijakan terbaru menjadi bukti paling kuat dari analisis ini. Pertama, mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek kebanggaan Jokowi. Meski Prabowo tampak mesra dengan Jokowi, keputusannya justru berlawanan.
"Ternyata kan misalnya perayaan 17 Agustus yang ke-80 tahun ini perayaan hari kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta bukan di IKN. kemudian juga dana ke IKN nyaris tidak ada lagi. Kan artinya begitu cara membacanya seperti itu. Dekat tapi kebijakannya seperti apa?" sorot Ginting.
Kedua, adalah manuver cerdas Prabowo dalam arena partai politik. Ia secara fisik hadir dalam kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putra Jokowi, Kaesang Pangarep, menunjukkan kedekatan.
Namun di saat yang sama, ia memberikan "hadiah politik" yang jauh lebih besar kepada rival PSI, yaitu PDI Perjuangan, melalui rencana penyelamatan hukum terhadap Hasto Kristiyanto.
"Sama Loh kok ternyata hadir di dalam kongres PSI begitu kan? Tetapi, tetapi kemudian dia memberikan semacam angin segar kepada musuhnya PSI yaitu PDIP yang tanpa dia harus hadir di dalam kongres PDIP," pungkas Ginting.
Berita Terkait
-
Upacara 17 Agustus di Istana Diprediksi Penuh Drama Politik, Jokowi Bakal Absen?
-
Bahlil Temui Prabowo, Idrus Marham: Presiden Tak Akan Pecah Belah Golkar
-
Amien Rais Sebut IKN Proyek Mustahil: Serangan Frontal dari Kegagalan Proyek hingga Isu Ijazah
-
Drama Eksekusi Relawan Jokowi: PK Jadi Jurus Pamungkas Hindari Penjara? Kejagung Angkat Bicara!
-
Di Balik Makan Siang Gibran dan Dasco: Sinyal Politik Redam Isu Keretakan dan Pemakzulan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja
-
Respons KPK Soal 'Negara Menyuap Negara' di Kasus Suap PN Depok: Ada Niat Jahat yang Bertemu
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?