Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI baru-baru ini melakukan perombakan jajaran komisaris dan direksi. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Raizal Arifin, yang ditunjuk sebagai Komisaris Independen.
Penunjukan ini langsung menjadi perbincangan publik karena Raizal Arifin dikenal sebagai Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Persatuan Ummat Islam (PUI), sekaligus mantan relawan pemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden lalu.
Selain menjabat sebagai ketua ormas PUI, Raizal Arifin diketahui sebagai salah satu pendukung Prabowo selama menjadi capres. Raizal Arifin adalah relawan Prabowo-Gibran.
Latar belakang Raizal Arifin sebagai pemimpin PUI memicu pertanyaan seputar identitas dan sejarah organisasi tersebut. PUI sendiri bukanlah organisasi kemarin sore.
Pada 21 Desember 1917 diperingati sebagai hari lahirnya, yang berawal dari gagasan tiga tokoh besar: K.H. Abdul Halim, K.H. Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Syamsuddin. PUI dalam bentuknya saat ini merupakan hasil peleburan dari dua perhimpunan Islam yang memiliki sejarah panjang.
Sejarah Dua Perhimpunan Cikal Bakal PUI
Cikal bakal PUI bermula dari dua perhimpunan yang berdiri di era kolonial Hindia Belanda.
Pertama, Jam’iyyah Hajatoel Qoeloeb. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Abdul Halim pada 17 Juli 1911 di Majalengka.
Tujuannya adalah menjadi wadah kegiatan taklim, pendidikan melalui Madrasah I’anat al-Muta’allimin, serta kegiatan sosial-ekonomi seperti koperasi dan pertanian.
Baca Juga: Turis Rusia Nekat! Aksi Gila Naik Kereta Batu Bara Babaranjang Viral!
Organisasi ini mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1916, namanya diubah menjadi Jam’iyah I’anat al-Muta’allimin, dan atas saran H.O.S. Tjokroaminoto, namanya kembali diubah menjadi Persjarikatan Oelama (PO).
Penetapan nama ini oleh pemerintah Hindia Belanda pada 21 Desember 1917 kemudian menjadi dasar penetapan hari lahir PUI. Kegiatan utama PO saat itu berfokus pada pendidikan, dakwah, dan sosial-ekonomi.
Organisasi ini kembali berganti nama menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI) pada tahun 1943, dengan tujuan menyatukan umat Islam yang terpecah akibat politik devide et impera pemerintah kolonial.
Kedua, Al-Ittihadijatoel Islamijjah (AII). Didirikan pada 21 November 1931 di Jakarta oleh K.H. Ahmad Sanusi dan tokoh ulama Priangan Barat.
Perhimpunan ini dibentuk sebagai respons terhadap serangan pemikiran dari kelompok puritan Majelis Ahli Sunnah Cimalame (MASC) Garut yang dicurigai sebagai strategi pemerintah kolonial untuk memecah belah umat. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Oemmat Islam Indonesia (POII) pada 1 Februari 1944.
Pada 5 April 1952, kedua perhimpunan ini melakukan fusi atau peleburan di Bogor, membentuk PUI yang kita kenal sekarang. Tujuan utamanya adalah menggalang persatuan di kalangan umat Islam dan bangsa Indonesia.
Berita Terkait
-
Profil Raizal Arifin yang Ditunjuk Jadi Komisaris PT KAI, Pernah Jadi Relawan Prabowo
-
Penumpang KRL Mengeluh Kejauhan, Gubernur DKI Pertimbangkan JPO di Stasiun Cikini
-
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT KAI yang Baru
-
Gusti Bhre Dicopot dari Komisaris PT KAI, Bersih-bersih Orang Dekat Gibran Dimulai?
-
Danantara Tunjuk Ketua Ormas jadi Komisaris PT KAI
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional