“Karena yang diperlihatkan kepada anda (Suryono) itu adalah dokumen–dokumen yang satu dengan lainnya tidak konsisten. Atau dokumen–dokumen yang sudah terekayasa,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyinggung kejanggalan yang pernah ditemukan Bareskrim saat memeriksa dokumen Jokowi.
“Saya bisa katakan itu karena dokumen yang di Bareskrim Mabes Polri ada banyak hal aneh. Seperti Jokowi itu hanya 122 kredit (SKS) dengan IP 2,05 dan tidak ada mata kuliah jurusannya. Padahal 122 itu tidak mungkin sarjana, karena menurut Dokter Tifa kalau sarjana paling tidak harus 161,” terang Refly.
“Yang kedua terkait tahun KKN, Bareskrim mengatakan 1983 atau 1984 gitu, tetapi Jokowi mengatakan awal 1985. Kemudian registrasi itu sarjana muda berkali–kali dicontreng,” lanjutnya.
Ia pun menutup dengan pesan kepada Suryono agar tidak terpaku pada satu sumber saja.
“Jadi pak jangan tabayyun hanya pada 1 sumber saja, coba bapak tabayyun juga dengan Roy Suryo,” pungkas Refly.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Merasa Terlindungi, Barang Pemberian Kapolda Herry Heryawan Bikin Penyandang Tunarungu Ini Terharu
-
Kolaborasi Bareng DPRD DKI, Pramono Resmikan Taman Bugar Jakbar
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum