Suara.com - Gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus bonus alias tantiem untuk jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat ancungan jempol dari Pengamat politik, Rocky Gerung.
Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo mulai membereskan 'kemewahan' yang dinikmati segelintir elite selama 10 tahun terakhir. Rocky tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan populis ini sebagai antitesis dari era pemerintahan sebelumnya.
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun terseret dalam analisisnya soal rencana penghapusan tantiem oleh Presiden Prabowo.
"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).
Bagi Rocky, langkah penghapusan tantiem ini adalah bukti nyata Prabowo mulai mengabaikan praktik-praktik yang di era Jokowi "diservis habis-habisan melalui APBN."
Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi dobrakan awal untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah kadung bolong.
"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.
Warisan Jokowi: Elite Dimanjakan, APBN Terkuras
Ahli filsafat ini menyoroti bagaimana kebijakan Prabowo akan menjadi pil pahit bagi sekelompok elite yang ia sebut telah "terbiasa atau dimanjakan" selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
Menurutnya, Prabowo kini mengambil langkah yang tidak populer bagi kalangan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.
Sinyal Perang Terhadap Oligarki?
Lebih jauh, Rocky Gerung membaca langkah Prabowo ini sebagai awal dari konsolidasi melawan cengkeraman oligarki.
Menurutnya, para oligark mulai cemas karena Prabowo terlihat akan masuk ke dalam sistem berpikir yang lebih berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemodal.
"Kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non-kapitalis," analisisnya.
Berita Terkait
-
Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
-
Babak Baru Demo Pati, Dugaan Mark Up Peluru dan Gas Air Mata Expired Polisi Dilaporkan ke KPK
-
Terkuak Alasan Megawati Absen Sidang Tahunan MPR, Bukan Gegara SBY dan Jokowi, tapi...
-
Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun