Suara.com - Gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus bonus alias tantiem untuk jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat ancungan jempol dari Pengamat politik, Rocky Gerung.
Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo mulai membereskan 'kemewahan' yang dinikmati segelintir elite selama 10 tahun terakhir. Rocky tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan populis ini sebagai antitesis dari era pemerintahan sebelumnya.
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun terseret dalam analisisnya soal rencana penghapusan tantiem oleh Presiden Prabowo.
"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).
Bagi Rocky, langkah penghapusan tantiem ini adalah bukti nyata Prabowo mulai mengabaikan praktik-praktik yang di era Jokowi "diservis habis-habisan melalui APBN."
Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi dobrakan awal untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah kadung bolong.
"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.
Warisan Jokowi: Elite Dimanjakan, APBN Terkuras
Ahli filsafat ini menyoroti bagaimana kebijakan Prabowo akan menjadi pil pahit bagi sekelompok elite yang ia sebut telah "terbiasa atau dimanjakan" selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
Menurutnya, Prabowo kini mengambil langkah yang tidak populer bagi kalangan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.
Sinyal Perang Terhadap Oligarki?
Lebih jauh, Rocky Gerung membaca langkah Prabowo ini sebagai awal dari konsolidasi melawan cengkeraman oligarki.
Menurutnya, para oligark mulai cemas karena Prabowo terlihat akan masuk ke dalam sistem berpikir yang lebih berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemodal.
"Kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non-kapitalis," analisisnya.
Berita Terkait
-
Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
-
Babak Baru Demo Pati, Dugaan Mark Up Peluru dan Gas Air Mata Expired Polisi Dilaporkan ke KPK
-
Terkuak Alasan Megawati Absen Sidang Tahunan MPR, Bukan Gegara SBY dan Jokowi, tapi...
-
Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat