Suara.com - Gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus bonus alias tantiem untuk jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat ancungan jempol dari Pengamat politik, Rocky Gerung.
Menurutnya, ini adalah sinyal kuat bahwa Prabowo mulai membereskan 'kemewahan' yang dinikmati segelintir elite selama 10 tahun terakhir. Rocky tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan populis ini sebagai antitesis dari era pemerintahan sebelumnya.
Nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pun terseret dalam analisisnya soal rencana penghapusan tantiem oleh Presiden Prabowo.
"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky Gerung dalam siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Sabtu (16/8/2025).
Bagi Rocky, langkah penghapusan tantiem ini adalah bukti nyata Prabowo mulai mengabaikan praktik-praktik yang di era Jokowi "diservis habis-habisan melalui APBN."
Kebijakan ini, lanjutnya, menjadi dobrakan awal untuk menambal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah kadung bolong.
"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.
Warisan Jokowi: Elite Dimanjakan, APBN Terkuras
Ahli filsafat ini menyoroti bagaimana kebijakan Prabowo akan menjadi pil pahit bagi sekelompok elite yang ia sebut telah "terbiasa atau dimanjakan" selama satu dekade terakhir.
Baca Juga: Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
Menurutnya, Prabowo kini mengambil langkah yang tidak populer bagi kalangan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.
"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.
Sinyal Perang Terhadap Oligarki?
Lebih jauh, Rocky Gerung membaca langkah Prabowo ini sebagai awal dari konsolidasi melawan cengkeraman oligarki.
Menurutnya, para oligark mulai cemas karena Prabowo terlihat akan masuk ke dalam sistem berpikir yang lebih berpihak pada rakyat, bukan segelintir pemodal.
"Kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non-kapitalis," analisisnya.
Berita Terkait
-
Ada Perlawanan Balik Halangi KPK, Barang Bukti Kasus Kuota Haji yang Dicari Raib?
-
Babak Baru Demo Pati, Dugaan Mark Up Peluru dan Gas Air Mata Expired Polisi Dilaporkan ke KPK
-
Terkuak Alasan Megawati Absen Sidang Tahunan MPR, Bukan Gegara SBY dan Jokowi, tapi...
-
Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan