Suara.com - Pihak pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, tengah menyusun rancangan utama atau masterplan untuk revitalisasi kawasan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dalam dokumen itu, wacana pembukaan Ragunan hingga malam hari yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga akan dibahas.
Humas Ragunan, Bambang Wijayanto, mengatakan masterplan revitalisasi menjadi acuan penting sebelum pengelola mengambil langkah konkret, termasuk terkait jam operasional malam.
Menurutnya, segala aspek harus dipertimbangkan matang, terutama kondisi satwa dan infrastruktur pendukung.
“Tentu saja para ahli nanti akan merumuskan apa saja yang perlu dipersiapkan. Saya tidak bisa memberikan keterangan lebih detail soal infrastruktur apa saja, karena saat ini kita juga sedang mempersiapkan pembuatan master plan. Itu yang lebih penting,” kata Bambang kepada Suara.com, Senin (18/8/2025).
Ia menambahkan, wacana pembukaan Ragunan malam memang akan menarik minat pengunjung. Namun, hal itu tidak bisa langsung diputuskan tanpa kajian mendalam.
"Kemungkinan besar akan dipersiapkan juga untuk itu (Ragunan malam). Tapi masterplan belum jadi, masih dibahas, masih dalam bentuk konsep,” jelasnya.
Menurut Bambang, pembukaan Ragunan hingga malam hari bukan sekadar menambah jam operasional. Ada hal teknis yang harus diatur, mulai dari pencahayaan, keamanan, hingga pola aktivitas satwa yang tidak boleh terganggu.
“Satwa siang itu harus istirahat di malam hari, begitu juga sebaliknya satwa malam. Jadi harus diatur supaya mereka tidak non-stop 24 jam harus atraksi atau diperagakan di kandang peragaan,” ungkapnya.
Baca Juga: Eksekusi Silfester Molor, Tim Advokasi Laporkan Kejari Jaksel ke Kejagung! Ada Apa?
Selain jam operasional, rancangan utama revitalisasi juga akan membahas tata kelola kawasan, termasuk transportasi dan parkir.
Bambang menegaskan, nantinya seluruh kendaraan pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke area konservasi.
“Untuk parkir semua di luar, sudah disiapkan tempat parkir. Jadi di dalam itu memang kawasan konservasi, tidak ada kendaraan masuk kecuali kendaraan operasional khusus,” tegasnya.
Terkait kenaikan tarif masuk yang juga diusulkan Gubernur Pramono, Bambang menyebut sejauh ini belum ada kepastiannya.
“Belum ada kepastian. Kisarannya belum tahu. Pak Gubernur punya rencana sendiri soal harga. Kita belum tahu,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- PLTS 100 GW Diproyeksikan Serap 1,4 Juta Green Jobs, Energi Surya Jadi Mesin Ekonomi Baru
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
Pilihan
-
Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
Terkini
-
Redefinisi Peran Pemuda Betawi di Tengah Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global
-
Ketua Banggar DPR Kritisi Impor 105.000 Mobil Niaga dari India: Ancaman bagi Industri Dalam Negeri
-
PSI Gelar Mudik Gratis 2026: Siapkan 100 Bus untuk 5.000 Penumpang, Ini Cara Daftarnya!
-
Soal PT 7 Persen, Titi Anggraini: Ambang Batas Fraksi Lebih Adil Bagi Suara Rakyat
-
Menag Tegaskan Zakat Tak Boleh untuk MBG, Penyaluran Wajib Sesuai 8 Asnaf
-
KPK Kembali Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi Jadi Saksi Dugaan Suap Proyek DJKA
-
Maidi Diduga Terima Upeti 10 Persen Proyek PUPR Kota Madiun, KPK Cecar 6 Anak Buah
-
KPK Periksa Enam Pejabat Dinas PUPR Kota Madiun Terkait Korupsi Wali Kota Maidi
-
Kasus Pelecehan Guru SLB di Jogja Naik Penyidikan, Polisi Segera Panggil Terlapor
-
KPK Telusuri Pola Fee Proyek PUPR Madiun, Maidi Diduga Terima Imbalan hingga 10 Persen