Suara.com - Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah potongan video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dalam video tersebut, sang Bendahara Negara seolah-olah menyebut guru dan dosen sebagai 'beban negara'.
Narasi ini menyebar cepat, memicu kemarahan dan perdebatan sengit di kalangan publik, terutama para pendidik. Namun, usai ditelusuri, video tersebut terbukti hoaks.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat memberikan klarifikasi.
Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, dipastikan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa menggunakan teknologi deepfake atau kecerdasan buatan (AI).
"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan guru adalah beban negara," tegas Deni dalam keterangan resminya dikutip Rabu (20/8/2025).
Video viral tersebut merupakan potongan yang dimanipulasi dari pidato asli Sri Mulyani dalam acara Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus 2025.
Lantas, apa sebenarnya pernyataan lengkap Sri Mulyani yang menjadi pangkal polemik ini?
Pernyataan Utuh Sri Mulyani
Baca Juga: Disebut Mengatakan Guru Beban Negara, Sri Mulyani: Hoax!
Dalam forum tersebut, Sri Mulyani tidak pernah sekalipun melabeli pendidik sebagai beban.
Sebaliknya, ia menyoroti keluhan masif di masyarakat mengenai rendahnya gaji dan penghargaan terhadap profesi guru dan dosen di Indonesia.
Ia mengakui bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keuangan negara.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," ujar Sri Mulyani dalam pidato aslinya.
Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan reflektif yang justru mempertanyakan model pembiayaan pendidikan saat ini. Sri Mulyani melempar wacana mengenai sumber pendanaan untuk kesejahteraan para pendidik.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?" tanyanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh