Suara.com - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, mempertanyakan soal apakah kemakmuran negara memerlukan pajak yang tinggi atau rendah.
Belum lama ini, terjadi aksi yang berujung ricuh di Pati karena adanya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Warga Pati bukanlah satu-satunya yang merasa seperti ‘tercekik’ dengan adanya tarif pajak yang tinggi.
Banyaknya gejolak massa yang terjadi karena kenaikan pajak yang tinggi di berbagai daerah ini, seperti meninggalkan pertanyaan besar apakah negara memerlukan pajak yang tinggi atau rendah untuk menjadi makmur.
Seolah-olah menjawab pertanyaan tersebut, Yenny dalam videonya menjelaskan bahwa baik pajak yang tinggi maupun pajak yang rendah, keduanya bisa menjadikan sebuah negara makmur.
Argumennya kemudian dilanjutkan dengan memberikan contoh berbagai negara yang memiliki pajak yang tinggi dan pajak yang rendah, namun rakyat dari keduanya tetap makmur.
“Di banyak negara kaya seperti Swedia, Norwegia, Denmark, pajaknya sangat tinggi, hampir setengah penghasilan rakyat disetor ke negara. Tapi rakyatnya hidup makmur,” jelasnya, dalam video yang ia diunggah pada Selasa (19/20/2025).
Kemudian, ia mencontohkan seperti negara Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab yang memiliki pajak rendah, dan rakyatnya tetap sejahtera.
Tentu, dalam kebijakan tinggi rendahnya tarif pajak di berbagai negara yang Yenny sebutkan memiliki rahasia mengenai bagaimana rakyatnya masih dapat sejahtera.
Menurut Yenny, negara-negara yang ia sebutkan memiliki berbagai kesamaan.
Baca Juga: Demo Pajak PBB di Bone Rusuh, Sejumlah Petugas Terluka
“Yang pertama, pemerintahan yang bersih dan transparan. Angka korupsi sangat kecil dan penegakan hukum tegas,” ujarnya.
Ia kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai kesamaan yang kedua, yaitu bagaimana uang rakyat di negara-negara tersebut dikelola secara efisien dan tidak dihamburkan untuk fasilitas pejabat.
Yenny kemudian menjelaskan bahwa negara-negara tersebut berusaha menjaga iklim agar swasta memiliki keinginan untuk berinvestasi, sehingga lapangan pekerjaan dapat tercipta.
Dalam bidang Infrastruktur, Yenny menyoroti bagaimana infrastruktur yang mereka miliki baik dan modern, agar roda ekonomi mereka berjalan lancar.
Adanya jaminan sosial membuat rakyat mereka hidup dengan aman dan nyaman. Ditambah lagi pendidikan dan SD yang menjadi prioritas bagi negara-negara yang Yenny sebutkan, menurutnya juga menjadi kesamaan rahasia kemakmuran berbagai negara tersebut, dan kesejahteraan rakyatnya.
“Jadi kesimpulannya, yang bikin makmur bukan pajak tinggi, tapi bagaimana uang rakyat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tambah Yenny, mengakhiri video penjelasan yang ia unggah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera