Di Depan DPR! KPK Beberkan Daftar Target 2025: Dari Skandal LNG Pertamina Hingga Mafia Haji

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara blak-blakan membentangkan peta perang melawan korupsi 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan empat area prioritas yang akan menjadi bidikan utama, menempatkan BUMN raksasa, lembaga keuangan, hingga sektor pelayanan publik dalam 'garis tembak'.

Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu fokus utama. Setyo Budiyanto secara gamblang menyebut dua BUMN energi raksasa yang kini tengah diusut.

"Jual beli gas di PGN atau Perusahaan Gas Negara dan pengadaan gas alam cair atau LNG di Pertamina," ujar Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Selain itu, KPK juga tengah mendalami kasus gratifikasi dalam produksi batu bara dan suap terkait izin usaha pertambangan.

Di sektor keuangan, bidikan KPK tak kalah tajam. Sejumlah lembaga dan kasus besar kini masuk dalam radar penyidikan.

"Beberapa kasus yang menjadi perhatian antara lain dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan BP Taspen," ungkap Setyo.

Selain dua lembaga tersebut, KPK juga sedang menggarap serangkaian kasus lain seperti kredit fiktif dan pengadaan barang/jasa di salah satu bank BUMN.

Mafia Haji dan Pemerasan TKI Jadi Prioritas

Yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, KPK menempatkan sektor pelayanan publik sebagai prioritas utama. Dua kasus yang paling disorot adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji, dan gugaan pemerasan terhadap tenaga kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: Bak Langit dan Bumi! Gaji Anggota DPR RI vs Eks Bek Milan di Parlemen Georgia

Selain itu, proyek digitalisasi SPBU di Pertamina juga tak luput dari pengawasan ketat lembaga antirasuah.

Seperti biasa, korupsi di tingkat pemerintahan daerah tetap menjadi menu wajib KPK. Setyo menyebut beberapa kasus yang sedang ditangani, mulai dari proyek pembangunan jalan, pengadaan di kantor pemerintah, hingga penyaluran dana hibah fiktif di Provinsi Jawa Timur.