Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan pemerasan diduga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait urusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Sebelumnya KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Noel.
“Benar (OTT Immanuel),” ujar Fitroh.
Saat ini kata dia, penangkapan masih berlangsung. Pihak terjaring kini tengah diperiksa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan sekitar 20 orang.
Selain Immanuel, disebut ada juga pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan.
Penangkapan ini seolah menjadi klimaks dari karier politik Immanuel Ebenezer yang kerap diwarnai manuver dan pernyataan kontroversial.
Baca Juga: Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Kena OTT KPK karena Pemerasan
Sebelum namanya tercoreng oleh kasus ini, Noel belum lama menjadi perbincangan hangat akibat komentarnya yang menyepelekan tren tagar #KaburAjaDulu di media sosial.
Saat banyak WNI berbagi pengalaman bekerja di luar negeri, Noel justru mempersilakan warga untuk pergi dan tak masalah jika tidak kembali.
Tanggapan ini memicu reaksi keras dari publik dan membuatnya kembali menjadi sorotan.
Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, politikus Partai Gerindra ini menapaki karier dari bawah.
Namanya mulai melambung tinggi saat memimpin kelompok relawan Jokowi Mania (Joman) pada Pilpres 2019. Sebagai ketua, ia dikenal sangat vokal, militan, dan tak segan pasang badan untuk Joko Widodo.
Setelah kemenangan Jokowi, Noel sempat mendapat posisi strategis sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia, dari 2021 hingga Maret 2022.
Berita Terkait
-
Diciduk KPK, Harta Wamenaker Immanuel Ebenezer: Punya Land Cruiser, Properti Rp12 Miliar, Nol Utang
-
Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Pernah Jadi Ketua Jokowi Mania
-
5 Kontroversi Immanuel Ebenezer yang Ditangkap KPK, Jual Janji Palsu
-
Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Kena OTT KPK karena Pemerasan
-
BREAKING NEWS: Kena OTT KPK! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terlibat Kasus Pemerasan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional