Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan pemerasan diduga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait urusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Sebelumnya KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Noel.
“Benar (OTT Immanuel),” ujar Fitroh.
Saat ini kata dia, penangkapan masih berlangsung. Pihak terjaring kini tengah diperiksa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam OTT tersebut KPK juga mengamankan sekitar 20 orang.
Selain Immanuel, disebut ada juga pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan.
Penangkapan ini seolah menjadi klimaks dari karier politik Immanuel Ebenezer yang kerap diwarnai manuver dan pernyataan kontroversial.
Baca Juga: Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Kena OTT KPK karena Pemerasan
Sebelum namanya tercoreng oleh kasus ini, Noel belum lama menjadi perbincangan hangat akibat komentarnya yang menyepelekan tren tagar #KaburAjaDulu di media sosial.
Saat banyak WNI berbagi pengalaman bekerja di luar negeri, Noel justru mempersilakan warga untuk pergi dan tak masalah jika tidak kembali.
Tanggapan ini memicu reaksi keras dari publik dan membuatnya kembali menjadi sorotan.
Lahir di Riau pada 22 Juli 1975, politikus Partai Gerindra ini menapaki karier dari bawah.
Namanya mulai melambung tinggi saat memimpin kelompok relawan Jokowi Mania (Joman) pada Pilpres 2019. Sebagai ketua, ia dikenal sangat vokal, militan, dan tak segan pasang badan untuk Joko Widodo.
Setelah kemenangan Jokowi, Noel sempat mendapat posisi strategis sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia, dari 2021 hingga Maret 2022.
Berita Terkait
-
Diciduk KPK, Harta Wamenaker Immanuel Ebenezer: Punya Land Cruiser, Properti Rp12 Miliar, Nol Utang
-
Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Pernah Jadi Ketua Jokowi Mania
-
5 Kontroversi Immanuel Ebenezer yang Ditangkap KPK, Jual Janji Palsu
-
Profil Wamenaker Immanuel Ebenezer, Loyalis Jokowi Kena OTT KPK karena Pemerasan
-
BREAKING NEWS: Kena OTT KPK! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terlibat Kasus Pemerasan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya