Suara.com - DKI Jakarta dan Papua termasuk dalam empat provinsi dengan indeks kualitas hidup yang paling rendah di Indonesia, demikian salah satu kesimpulan survei yang dilakukan Indonesian Social Survey atau ISS yang dirilis pekan ini.
Hasil survei yang dilakukan ISS pada Juli 2025, menempatkan Jakarta bersama Sulawesi Tengah, Papua, dan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan indeks kualitas hidup yang paling rendah.
Survei dilakukan ISS terhadap 2.200 responden dari 38 provinsi dengan menggunakan multiple stage random sampling, interval kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,5 persen.
Skor kualitas hidup Jakarta berada di angka 61,9 yang terdiri dari kesejahteraan ekonomi 40,3, kesejahteraan psikologis 63,7, kesehatan 64,9, kualitas lingkungan hidup 61,5, keamanan 65,5, rasa percaya 69,5, dan partisipasi politik 67,4.
Direktur Eksekutif ISS Whinda Yustisia memberikan penjelasan mengapa Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan indeks kualitas hidup yang paling rendah, meski merupakan kota besar dengan segala fasilitas dan sarana yang sudah memadai.
Menurutnya hal itu disebabkan oleh situasi perekonomian, salah satunya kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Saya rasa memang itu isu yang sangat dominan dirasakan oleh orang-orang di Jakarta saat ini. Nah itu kenapa tidak heran kondisi kesejahteraan ekonominya itu jadinya rendah," kata Whinda di Jakarta, Kamis (20/8/2025).
Sementara psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Joevarian Hudiyana menjelaskan dalam masyarakat urban seperti di Jakarta terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mental.
"Urban itu lebih tinggi dalam hal kesepian, lebih tinggi dalam hal depresi dari aspek-aspek kesehatan mental yang umum, kecemasan, itu memang situasi urban lebih rentan," kata Joevarian.
Baca Juga: Sebulan di Jakarta Cari Keadilan, Buruh Kaltim 'Disambut' Berita Wamenaker Noel Kena OTT KPK
"Sehingga mungkin disitu secara keseluruhan aspek psikologis juga menyumbang dari segi kenapa kepuasan itu menjadi lebih rendah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi," sambungnya.
Sementara skor tiga provinsi lainnya dengan indeks kualitas hidup yang paling rendah, yaitu Sumatera Utara sebesar 61,1, Sulawesi Tengah 57,4, dan Papua 60,9.
Adapun empat provinsi dengan indeks kualitas hidup paling tinggi yakni, Maluku dengan skor 74,0, Papua Pegunungan 71,7, Kalimantan Selatan 71,4, dan Kalimantan Tengah 69,2.
Berita Terkait
-
Survei ISS: Ekonomi Rumah Tangga Rapuh, Tapi Kenapa Kepuasan pada Pemerintah Tetap Tinggi?
-
Penelitian FKUI: Pilihan Popok yang Tepat Bisa Bantu Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia
-
Program Perbaikan Rumah Tingkatkan Standar Hidup Masyarakat
-
Tak Hanya Pasca Cedera, Ini Pentingnya Fisioterapi Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup
-
AstraZeneca Indonesia Tekankan Pentingnya Menjaga Kualitas Hidup Bayi Prematur
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar