Survei ISS: Ekonomi Rumah Tangga Rapuh, Tapi Kenapa Kepuasan pada Pemerintah Tetap Tinggi?

Suara.com - Paradoks yang signifikan terungkap dari hasil survei terbaru Indonesian Social Survey (ISS) mengenai kualitas hidup masyarakat Indonesia. 

Pasalnya, di tengah kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang dinilai paling rapuh, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah justru tercatat sangat tinggi.

Lembaga survei tersebut merilis temuan bahwa secara umum, kualitas hidup masyarakat Indonesia berada pada level 'cukup baik', namun dengan ketimpangan mencolok pada aspek ekonomi personal.

"Hasilnya, indeks kualitas hidup Indonesia berada di angka 65 dari 100—kategori “cukup baik," kata Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, dalam paparan resminya di Jakarta, Kamis (20/8/2025).

Survei ini dilaksanakan secara nasional pada Juli 2025, menjangkau 2.200 responden di 38 provinsi. 

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling dengan confidence interval 95 persen dan margin of error (MoE) sebesar 2,5 persen.

Ekonomi Rumah Tangga Titik Terlemah

Analisis mendalam terhadap tujuh aspek kualitas hidup menunjukkan bahwa sektor ekonomi menjadi tantangan terbesar bagi masyarakat. 

Berikut rincian skor dari setiap aspek yang diukur:

Baca Juga: Riset Ungkap Konten Paling Disukai Orang Indonesia 2025, Tak Lagi Gosip dan Politik

• Keamanan: 72,3
• Rasa Percaya Sosial-Institusi: 70,2
• Kesehatan: 70,1
• Partisipasi Politik: 69,7
• Kesejahteraan Psikologis: 67,3
• Kualitas Lingkungan: 62,9
• Kesejahteraan Ekonomi: 42,6

Skor kesejahteraan ekonomi yang hanya mencapai 42,6 menjadi yang terendah secara absolut, menandakan kerapuhan finansial di tingkat rumah tangga.

"Hasil ini menegaskan, orang Indonesia merasa cukup bahagia, aman, sehat, dan punya kepercayaan terhadap sesama maupun institusi negara. Tapi di balik itu, ekonomi rumah tangga tampak paling rapuh, skornya 42,6 terendah dari semua aspek," kata Whinda.

Ironisnya, di tengah kerapuhan ekonomi tersebut, survei ISS juga menemukan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang mencapai 78 persen. 

Angka yang tinggi ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi pendorong utama persepsi positif publik.

Whinda menjelaskan bahwa kepuasan tersebut tidak berkorelasi langsung dengan kondisi dompet masyarakat. 

Dari 39 indikator kualitas hidup yang diuji, hanya 8 indikator yang secara signifikan menjelaskan tingginya kepuasan publik, dan sebagian besar bersifat non-ekonomi.

Indikator tersebut meliputi: kepuasan hidup secara umum, kepuasan terhadap fasilitas sekolah, rasa aman, serta rasa percaya kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan TNI, ditambah kepuasan terhadap jalannya demokrasi.

"Artinya, kepuasan publik lebih banyak ditentukan oleh faktor non-ekonomi: rasa aman, legitimasi politik, dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan," jelasnya.