Suara.com - Pesta demokrasi baru saja usai, namun panggung politik nasional sudah memanas dengan manuver-manuver tajam.
Salah satu isu yang kini menjadi sorotan adalah wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai bukan sekadar gertakan hukum, melainkan sebuah "kartu politik" tingkat tinggi.
Pengamat politik Ray Rangkuti secara blak-blakan menyebut isu ini sengaja dimainkan untuk menekan dan meredam kekuatan politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini bersemayam di lingkar kekuasaan.
Menurutnya, posisi Gibran menjadi titik lemah sekaligus alat tawar yang strategis.
Dalam sebuah podcast di Forum Keadilan TV, Ray Rangkuti mengurai bagaimana isu ini bisa menjadi senjata ampuh dalam percaturan politik pasca-Pilpres.
"Isu pemakzulan Gibran bisa menjadi 'kartu' yang dimainkan untuk menekan kekuatan politik keluarga Jokowi," ujar Ray dikutip dari YouTube pada Senin (25/8/2025).
Yang menarik, sorotan tajam justru mengarah pada sikap Partai Gerindra, partai yang mengusung Prabowo Subianto sebagai presiden. Ray mengamati bahwa partai pimpinan Prabowo itu terkesan mengambil sikap pasif, bahkan cenderung diam, dalam merespons isu yang menyerang pasangan koalisinya.
Sikap ambigu Gerindra—tidak menolak namun juga tidak mendukung—ini memantik spekulasi liar.
Muncul dugaan bahwa isu pemakzulan Gibran sengaja dibiarkan bergulir untuk menjadi alat tawar (bargaining tool) di internal koalisi Prabowo sendiri, khususnya untuk menyeimbangkan pengaruh besar dari keluarga Jokowi.
Baca Juga: Alarm buat Penguasa! Ray Rangkuti Sebut 'Masyarakat Berisik' Oposisi Paling Nyata Saat Ini
Ray Rangkuti bahkan memprediksi bahwa saga pemakzulan ini bisa sengaja dibuat berlarut-larut, menjadikannya sebuah drama politik yang tidak berkesudahan demi kepentingan tertentu.
Ia menganalogikannya dengan kasus Bank Century yang tak kunjung usai dan hanya menjadi panggung politik melalui Panitia Khusus (Pansus).
"Isu ini bisa saja dibuat berlarut-larut seperti kasus Bank Century, misalnya dengan membentuk Pansus 'Fufu Fafa'," katanya dengan nada satir, mengindikasikan bahwa substansi hukum bisa jadi dikesampingkan demi manuver politik jangka panjang.
Di tengah kebisuan Gerindra, justru Partai Golkar yang tampil pasang badan. Ray menyebut bahwa hanya partai berlambang beringin itu yang secara terbuka dan tegas menolak wacana pemakzulan Gibran.
Sikap kontras ini seolah menjadi sinyal adanya faksi dan perbedaan kepentingan yang tajam di dalam tubuh koalisi gemuk pendukung Prabowo-Gibran.
Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik pasca-pemilu masih sangat cair.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu