Wamenaker Noel Jadi Tersangka, Pakar: Ini Akibat Kabinet Gemuk Hasil Pilih Orang Kayak Kacang Goreng

Suara.com - Terseretnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam kasus korupsi dinilai sebagai tamparan keras bagi Presiden Prabowo Subianto.

Pakar hukum tata negara menyebut, ini adalah konsekuensi logis dari pembentukan kabinet gemuk yang lebih mengutamakan bagi-bagi kekuasaan ketimbang rekam jejak dan integritas.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, memperingatkan agar kasus Noel ini menjadi pelajaran mahal bagi Prabowo jika benar-benar akan melakukan reshuffle kabinet.

Herdiansyah Hamzah mengkritik proses penyusunan Kabinet Merah Putih yang dinilainya terlalu akomodatif terhadap faksi-faksi politik pendukung.

Menurutnya, proses ini mengabaikan hal paling fundamental, yakni pelacakan rekam jejak.

"Enggak bisa proses keterpilihan menteri-menteri di kabinet Prabowo itu hanya didasari oleh upaya untuk mengakomodasi faksi-faksi politik pendukungnya. Itu enggak bisa," kata Herdiansyah saat dihubungi Suara.com, Senin (25/8/2025).

Ia bahkan menggunakan analogi yang sangat menohok.

"Akhirnya kan kayak memilih kacang goreng kan. Pokoknya siapa saja wakil kepentingan faksi politik A, faksi politik B, semuanya ditarik diakomodasi kemudian ditempatkan, tanpa ada proses pelacakan," ujarnya.

Kabinet Gemuk Jadi Biang Kerok?

Baca Juga: Prabowo Bentuk Dua Badan Baru: Satu Dipegang Wamen KKP, Satunya Lagi oleh Mendikti Brian Yuliarto

Menurut Herdiansyah, tercorengnya nama kabinet oleh kasus Noel tidak bisa dilepaskan dari keputusan Prabowo yang membentuk kabinet super gemuk dengan 48 kementerian.

Ukuran jumbo ini dinilainya sebagai bukti adanya praktik bagi-bagi kue kekuasaan.

Kini, dengan ditetapkannya Noel sebagai tersangka oleh KPK dan langsung dipecat oleh Prabowo, isu reshuffle pun kembali menguat.

Herdiansyah mengamini bahwa reshuffle adalah hak prerogatif penuh milik presiden.

Namun, ia memberikan peringatan keras agar Prabowo tidak mengulangi kesalahan yang sama.

"Kalaupun ada reshuffle maka Presiden harus memastikan proses seleksi orang-orang atau penempatan orang-orang di kabinetnya itu harus didasari dengan upaya melacak rekam jejaknya," tegas Herdiansyah.