Untuk menghentikan penyebaran aliran minyak sebagai prioritas utama.
Presiden Direktur PT Vale, Bernardus Irmanto, yang hadir langsung di lokasi, menekankan bahwa perusahaan menempatkan keselamatan masyarakat dan pemulihan lingkungan di atas segalanya.
“Kami memahami betapa berat situasi ini bagi masyarakat Towuti. Doa dan dukungan semua pihak sangat berarti bagi kami. Fokus utama kami adalah menghentikan penyebaran aliran minyak, dan kami bekerja bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan langkah penanganan berjalan dengan cepat dan tepat. Dengan semangat gotong royong, kita percaya dapat melewati situasi ini bersama,” ujarnya.
PT Vale menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan yang sedang dilakukan.
Karena itu, perusahaan membuka akses informasi secara berkala melalui posko pengaduan dan kanal resmi.
Serta menyusun laporan harian bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan akuntabilitas publik.
Perusahaan juga terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, BPBD, DLH, aparat kepolisian, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Termasuk menerima kunjungan Inspektur Tambang dan tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi.
Di tengah penanganan darurat, PT Vale juga menaruh perhatian pada masyarakat terdampak.
Baca Juga: Pajak PBB Bone Melonjak Picu Demo! Gubernur Sulsel Turun Tangan
Perusahaan menyediakan dukungan logistik dan layanan kesehatan, serta melibatkan warga setempat dalam upaya penanganan untuk memastikan solidaritas dan kebermanfaatan ekonomi tetap terjaga.
Posko pengaduan dan informasi resmi telah dibuka di Kantor Camat Towuti sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun mendapatkan informasi langsung dari tim.
Selain fokus menghentikan penyebaran aliran minyak, PT Vale berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan.
Upaya pemulihan ini akan dilakukan secara bertahap, mencakup rehabilitasi ekosistem di area terdampak, dukungan sosial-ekonomi bagi masyarakat.
Serta evaluasi dan penguatan sistem keamanan pipa agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Semua proses pemulihan akan dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan pihak-pihak terkait, dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar