DPR Segera Kepala BGN soal Isu Nampan MBG Mengandung Minyak Babi: Rentan jadi Masalah!

Suara.com - Sebuah skandal besar berpotensi mengguncang program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Nampan makanan (food tray) yang diimpor dari China untuk 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia diduga tidak halal karena mengandung minyak babi dan berbahaya bagi kesehatan.

Dugaan itu mengemuka melalui artikel investigatif yang dipublikasikan Indonesia Business Post, Senin (25/8/2025).

Menanggapi temuan investigatif, Komisi IX DPR RI tidak tinggal diam.

Anggota Komisi IX, Irma Chaniago, menegaskan pihaknya akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban.

"Tentu kami dari Komisi IX akan memanggil ketua BGN dan meminta beliau untuk melakukan investigasi terkait masalah tersebut," ujar Irma saat dihubungi Suara.com, Selasa (26/8/2025).

Politisi NasDem ini menyoroti dua masalah krusial. Pertama, dugaan ketidakhalalan nampan. Kedua, kualitas bahan baku yang tidak sesuai standar karena menggunakan stainless steel tipe 201, yang mudah melarutkan logam berat jika terkena makanan bersifat asam.

"Ini rentan untuk menjadi masalah dan akan menimbulkan penolakan nantinya dari masyarakat," tegas Irma.

Irma menambahkan, rapat pemanggilan Kepala BGN akan segera dijadwalkan. 

"Segera tentu, kan kami baru selesai reses," pungkasnya.

Baca Juga: Prabowo Beri Gelar Kehormatan ke Hashim Banjir Kritik, Publik Ungkit Jokowi: Negara Main-mainan!

Diberitakan sebelumnya, nampan yang dipakai untuk program makan bergizi gratis alias MBG, diduga mengandung minyak babi sehingga tidak halal untuk siswa beragama Islam. Dugaan itu mengemuka melalui artikel investigatif yang dipublikasikan Indonesia Business Post, Senin (25/8/2025).

Hal itu menjadi ironi, sebab program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bertujuan meningkatkan gizi 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia.

Selengkapnya, investigasi mendalam IBP yang dilakukan hingga ke pusat industri Chaoshan di China, menemukan adanya praktik impor ilegal dan pelanggaran standar kesehatan.

Selain itu, terdapat keraguan atas status kehalalan, serta pemalsuan label pada nampan makanan yang digunakan dalam program ini.