Fasilitas Terdampak Demo DPR 25 Agustus Langsung Diperbaiki Pemprov, Bakal Dirusak Lagi Hari Ini?

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah provinsi bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat jadi korban amukan massa saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Senin, 25 Agustus lalu.

Fasilitas yang jadi sasaran amuk massa di antaranya separator jalur bus Transjakarta serta sejumlah kamera pengawas (CCTV) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Pramono menegaskan pihaknya tak menunda perbaikan.

"Ya, segera kita perbaiki," kata Pramono di Jakarta, Kamis (28/8).

Namun di tengah langkah cepat itu, muncul kekhawatiran kerusakan serupa akan kembali terjadi lantaran demo hari ini kembali ricuh.

Fasilitas publik pun kemungkinan besar akan kembali menjadi sasaran massa yang terlibat kericuhan.

Menurutnya, apapun yang terjadi di lapangan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menyebut jajarannya harus langsung turun untuk memperbaiki fasilitas publik, sekaligus mengurus kebersihan sisa aksi.

"Walaupun pemerintah Jakarta tidak ada ketika peristiwa itu terjadi tetapi itu tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk segera memperbaiki, membersihkan," ucapnya.

Baca Juga: Ricuh Parah! Polisi Pukul dan Seret Mahasiswa di Demo DPR 28 Agustus, Rekan Sendiri Sampai Murka!

Pramono menambahkan, pembersihan pasca aksi 25 Agustus dilakukan dalam tempo singkat. Petugas kebersihan langsung menyisir kawasan DPR/MPR begitu massa bubar.

"Termasuk kemarin ketika demonstrasi tanggal 25 besoknya nggak sampai 1-2 jam sudah bersih," jelasnya.

Catatan Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI menyebut total sampah yang berhasil diangkut dari kawasan DPR/MPR dan Medan Merdeka pasca demo mencapai 18,72 ton. Jumlah tersebut dikumpulkan hanya dalam satu operasi kebersihan besar sehari setelah aksi.

Sebanyak 90 petugas kebersihan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dikerahkan untuk mengangkut sampah dan membersihkan jalan. Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, memastikan operasi digelar cepat begitu massa membubarkan diri.

"Prinsip kami sederhana: hak demonstrasi boleh, tapi hak warga atas lingkungan bersih juga harus dipenuhi. Tim turun tepat waktu agar pagi ini semua sudah bersih," ujar Asep, Selasa (26/8).