Suara.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI) DKI Jakarta, Puji Hartoyo membantah menerbitkan surat yang melarang media menyiarkan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta.
Puji memastikan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada perusahaan-perusahaan media seperti informasi yang beredar.
“Kita nggak berkirim surat ke media-media yang dimaksud itu,” kata Puji kepada Suara.com, Jumat (29/8/2025).
Dengan begitu, dia memastikan bahwa informasi mengenai surat edaran yang tersebar di media sosial itu tidak benar atau hoaks.
“Ya monggo diartikan sendiri begitu (hoaks) karena kita nggak bersurat,” ujar Puji.
Sekadar informasi, beredar surat imbauan dengan kop KPU DKI Jakarta yang meminta agar media massa tidak menayangkan kekerasan berlebihan oleh aparat kepolisian.
Selain itu, surat tersebut juga menunjukkan bahwa KPI DKI Jakarta melarang penayangan video bernuansa provokatif, eksploitatif, dan eskalasi kemarahan masyarakat.
Surat tersebut juga ditujukan kepada 37 media nasional yang terdiri dari media TV dan radio.
Baca Juga: Brutalitas Polisi Jadi Sorotan Tajam Usai Tragedi Rantis Maut, Bukti Reformasi Polri Gagal Total?
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah