Suara.com - Tragedi tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas rantis Brimob Polda Metro Jaya telah menyulut api kemarahan publik. Koalisi Masyarakat Sipil kini melontarkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri, atau mundur.
Permintaan maaf dinilai tak lagi cukup. Darah yang tumpah di jalanan Jakarta kini dituntut untuk dibayar dengan pertanggungjawaban di level tertinggi institusi Polri.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut bahwa Kapolri Listyo Sigit telah gagal total dalam mereformasi kepolisian. Watak represif dan brutal aparat di lapangan dinilai sebagai cerminan dari kegagalan sang pimpinan.
“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Isnur dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).
Isnur menegaskan, masalah ini bukan sekadar soal satu atau dua oknum 'nakal'. Ini adalah masalah sistemik yang membutuhkan evaluasi dan reformasi total di tubuh Polri, yang menurutnya tidak akan pernah terjadi jika pucuk pimpinannya tidak diganti.
Seret Pelaku dan Komandannya ke Pengadilan Pidana
Koalisi Sipil juga menolak mentah-mentah penyelesaian kasus ini yang hanya berhenti pada permintaan maaf dan proses etik di Propam. Sebab, itu hanyalah 'pemanis bibir' yang tidak akan pernah memberikan keadilan.
Mereka menuntut pertanggungjawaban penuh dari Presiden dan Kapolri untuk mengadili para pelaku di pengadilan pidana, tidak hanya prajurit di lapangan, tetapi juga para komandan yang memberikan perintah.
“Presiden dan Kapolri harus bertanggungjawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi,” tegas Isnur.
Baca Juga: Usai Desakan Publik, Polri Ungkap 7 Nama Brimob di Balik Insiden Demo Berdarah 28 Agustus
Untuk memastikan pengusutan berjalan adil dan tidak ada yang ditutup-tutupi, Koalisi Sipil mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk tim investigasi independen. Langkah ini menjadi sinyal ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme internal Polri dalam mengusut kasusnya sendiri.
“Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus 2025,” desak Isnur.
Sebelumnya diberitakan, keganasan aparat saat membubarkan demo di sekitar Gedung DPR telah memakan dua korban dari kalangan pengemudi ojol. Yakni, Affan Kurniawan (21) meninggal dunia di RSCM setelah dilindas rantis Brimob, dan Moh Umar Amarudin yang mengalami patah kaki dan masih menjalani perawatan intensif.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah