Koalisi Masyarakat Sipil Menilai Prabowo 'Gagal Paham' Aspirasi Rakyat di Tengah Gelombang Protes

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Prabowo Subianto gagal memahami aspirasi yang disampaikan masyarakat, melalui demonstrasi dalam beberapa waktu terakhir di berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menjelaskan bahwa gagal paham tersebut terlihat dari pernyataan Prabowo menanggapi situasi saat ini.

“Kami memandang dan melihat bahwa statement Presiden Prabowo telah gagal dalam dan telah tidak berhasil dalam menangkap aspirasi masyarakat,” kata Isnur dalam keterangannya, dikutip pada Senin (1/9/2025).

"Bahwa selama ini yang disuarakan oleh masyarakat adalah bagaimana mereka menghadapi frustasi, mereka menghadapi kemiskinan ekstrem, mereka menghadapi ketidakadilan di mana mana," kata dia.

Dia menilai pidato atau pernyataan maaf dari anggota DPR bukan satu-satunya hal yang diperlukan, tetapi juga harus ada kehendak perubahan dalam sistem politik dan ketidakadilan.

Prabowo dalam pernyataannya juga dinilai tidak mengangkat tentang brutalitas aparat yang terjadi saat seharusnya bertugas mengamankan jalannya demonstrasi.

“Di sana sini terjadi kekerasan terhadap masyarakat, sangat brutal, sangat represif, maka penting sekali di sini kami mendesak melepaskan seluruh massa demonstran yang ditangkap dan hentikan segala bentuk penghalangan, intimidasi, kekerasan, dan bentuk-bentuk ancaman lain kepada masyarakat sipil, kepada massa yang melakukan demonstrasi,” tutur Isnur.

Tidak hanya itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak agar proses hukum pidana terhadap aparat pelaku kekerasan dituntaskan, bukan hanya di level pelaku, tetapi juga sampai atasannya.

Menurut dia, komandan dan pejabat tinggi di kepolisian perlu mendapatkan hukuman dan dilakukan evaluasi agar tidak terus menerus terjadi impunitas.

Baca Juga: Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR Pasca Gejolak Masyarakat

“Segera juga melakukan reformasi kepolisian, reformasi penanganan demonstrasi, reformasi kelembagaan agar hukum tidak dipakai untuk mendiskriminasi , tidak dipakai untuk menangkap, tidak dipakai untuk melakukan kekerasan kepada masyarakat dan penting sekali mencegah kekerasan berlanjut esok hari jika ada demonstrasi lagi,” tegas Isnur.

Lebih lanjut, Isnur mengaku selama ini pihaknya mendampingi masyarakat sipil dan melihat penderitaan mereka secara langsung sehingga rangkaian aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir dinilai sebagai akumulasi kemarahan masyarakat.

“Selama ini terjadi pemborosan yang luar biasa oleh para penjabat terhadap dana-dana dan uang-uang rakyat," ucap Isnur.

"Terjadi tindakan korupsi yang besar di sana sini dan terjadi kegagalan pengaturan anggaran negara yang kemudian terlihat terjadi penghematan atau efisiensi yang ugal ugalan, alokasi dana yang tidak tepat justru memiskinkan masyarakat,” lanjutnya.

Untuk itu, dia meminta Prabowo untuk memahami dan menyelesaikan inti masalah yang membuat masyarakat murka hingga melakukan unjuk rasa.

Dia juga menegaskan Prabowo harus menghargai kebebasan berekspresi berupa demonstrasi dengan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya, bukan dibenturkan dengan aparat yang membawa water canon dan gas air mata.

“Ini jelas kemunduran demokrasi yang luar biasa ,” tandas Isnur.

Pernyataan Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan politik nasional.

Di tengah gelombang aksi massa, Prabowo secara terbuka menyebut adanya gejala tindakan di luar hukum yang tidak hanya anarkis, tetapi sudah mengarah pada upaya makar dan terorisme.

Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Prabowo dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025), menandakan keseriusan pemerintah dalam menyikapi situasi keamanan terkini.

“Sekali lagi, aspirasi murni harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ujar Prabowo.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh jajaran elite politik paling berpengaruh di Indonesia.

Terlihat mendampingi Prabowo antara lain Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik besar.

Kehadiran mereka seolah mengirim pesan kekompakan dan keseriusan negara dalam menghadapi ancaman.

Menindaklanjuti sinyal bahaya tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap aksi anarkis yang merusak dan merugikan masyarakat luas.

Prabowo secara spesifik telah memerintahkan jajaran Polri dan TNI untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah warga, maupun gangguan terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Meski demikian, Prabowo memastikan bahwa ruang demokrasi tidak akan dikebiri. Ia menjamin bahwa pintu untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional tetap dibuka selebar-lebarnya.

Pemerintah, katanya, siap mendengar dan menindaklanjuti setiap masukan dari rakyat selama disampaikan dengan cara yang tertib.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” katanya.

Para pimpinan partai yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.