Suara.com - Panggung politik Senayan memanas setelah sejumlah partai politik mengambil langkah tegas menonaktifkan kadernya dari kursi DPR RI. Nama-nama besar seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir harus 'istirahat' sejenak dari tugasnya sebagai wakil rakyat.
Menanggapi fenomena ini, PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa secara aturan, istilah 'nonaktif' bagi anggota dewan sebenarnya tidak dikenal dalam kerangka hukum yang ada.
Said menjelaskan bahwa baik dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI maupun Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tidak ada satu pun pasal yang mengatur mekanisme penonaktifan anggota.
Meski demikian, pihaknya memilih untuk tidak ikut campur dan menghormati penuh kedaulatan partai lain dalam mengambil keputusan internal.
"Baik Tatib maupun Undang-Undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh NasDem, PAN, Golkar," kata Said di kompleks parlemen, Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Senin (1/9/2025).
Lebih lanjut, Said Abdullah enggan memberikan komentar mendalam terkait alasan di balik keputusan Partai NasDem, PAN, dan Golkar tersebut. Menurutnya, setiap partai memiliki pertimbangan dan dinamikanya masing-masing.
Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menyoroti bahwa isu kedisiplinan anggota dewan juga telah menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, arahan dari Presiden perlu menjadi pegangan bagi seluruh pimpinan partai politik.
Said menilai, meskipun setiap partai politik memiliki otonomi, hasil musyawarah dengan Presiden Prabowo perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh DPR RI, khususnya melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
"Tentu BURT di dalam membahas anggaran DPR, akan mendapatkan arahan, dan petunjuk dari pimpinan DPR," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Baca Juga: Pasang Badan untuk Deddy Sitorus Cs, Petinggi PDIP Minta Maaf Tapi Sanksi Masih Gelap
Langkah penonaktifan ini diambil oleh ketiga partai sebagai respons atas dinamika sosial dan politik yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini.
Sebagai informasi, berikut adalah daftar anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya masing-masing:
- Fraksi Partai NasDem: Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
- Fraksi PAN: Eko Patrio dan Uya Kuya
- Fraksi Partai Golkar: Adies Kadir (Wakil Ketua DPR RI)
Berita Terkait
-
Pasang Badan untuk Deddy Sitorus Cs, Petinggi PDIP Minta Maaf Tapi Sanksi Masih Gelap
-
Minta Maaf Tapi 'Kabur', Ahmad Sahroni Ngaku Takut Pulang ke Indonesia
-
DPR Tak Kenal Istilah Nonaktif, Ahmad Sahroni Cs Masih Akan Terima Gaji
-
Buru Penjarah Rumah Eko Patrio di Setiabudi, Polisi Fokus Lakukan Ini
-
Muncul Desakan Agar Sadarestuwati dan Deddy Sitorus Dinonaktifkan, Said Abdullah PDIP Bilang Begini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing