Mendagri: Demo Ricuh Landa 107 Titik di 32 Provinsi, Kerugian Jakarta Tembus Rp40 M

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merilis rekapitulasi skala nasional dari gelombang unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025.

Ia mengungkap, total ada 107 titik aksi yang tersebar di 32 provinsi, dengan kerugian materiil di DKI Jakarta saja diperkirakan mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Data ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi terkait inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Aksi ini, menurutnya, melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh, ojek online (ojol), pelajar, hingga mahasiswa.

Berdasarkan pemetaan Kemendagri, sejumlah aksi unjuk rasa berujung pada eskalasi kericuhan, terutama di wilayah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Sulawesi Selatan.

"Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif," ucapnya saat rapat.

Tito merinci bahwa kerusakan signifikan terjadi pada fasilitas umum, fasilitas sosial, hingga aset pribadi milik penyelenggara negara.

Di Ibu Kota, misalnya, kerusakan masif terjadi pada halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, dan beberapa pos polisi.

Di luar Jakarta, kerusakan juga dilaporkan terjadi di Makassar, menyasar Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Makassar.

Baca Juga: Cegah Sentimen Negatif, Tito Minta Kepala Daerah Tak Buat Pesta di Tengah Gejolak

Sementara di Kota Kediri, sasaran amuk massa adalah Gedung DPRD Kota Kediri serta sejumlah kantor polisi.

Kerugian finansial terbesar tercatat di DKI Jakarta, yang angkanya diperkirakan sangat signifikan.

"Berdasarkan catatan, kata Tito, kerugian materiil yang timbul di DKI Jakarta mencapai lebih dari Rp40 miliar," ujarnya.

Namun, untuk total kerugian dalam skala nasional, Tito menyatakan bahwa proses kalkulasi masih terus berjalan.

"Kalau untuk yang skala nasional belum, sedang (dihitung kerugian yang timbul akibat dirusak masyarakat tidak dikenal)," tutur Tito.

Sebagai catatan tambahan, Kemendagri juga menemukan adanya lebih dari satu titik aksi yang muncul dalam satu kawasan.

Sebagai contoh, terdapat lima titik aksi di Aceh, dua di Sumatera Barat, dua di Jambi, sembilan di DKI Jakarta, empat di Kepulauan Riau, serta lima di Sulawesi Barat.