Elit Politik Miskin Etik, Ubedillah Badrun: Pejabat RI Harus Belajar dari Jepang

Suara.com - Respons dingin dan normatif pemerintah dalam menyikapi gelombang demonstrasi yang berujung ricuh menuai kritik pedas. Pengamat politik, Ubedillah Badrun, tanpa tedeng aling-aling menyebut para elite politik Indonesia 'miskin etik' dan meminta mereka untuk belajar dari para pejabat di Jepang.

Ubedillah secara khusus menuntut Kapolri dan jajarannya untuk menjadi yang pertama kali mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan mengendalikan situasi.

Ubedillah Badrun menilai, alih-alih menjawab substansi tuntutan rakyat, para elite justru hanya sibuk berbicara soal stabilitas. Sikap ini adalah cerminan dari rendahnya standar moral.

"Menurut saya elite politik kita miskin etik ya. Saya kira para elit itu perlu belajar juga pada Jepang. Manusia Jepang tuh seperti manusia etik, bersalah sedikit saja itu langsung mundur," kata Ubedillah, dikutip dari tayangan podcast di kanal YouTube Abraham Samad, Rabu (3/9/2025).

Kapolri Harusnya Jadi yang Pertama Mundur

Ia pun menunjuk hidung siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab atas chaos yang terjadi di jalanan. Menurutnya, kegagalan mengendalikan massa hingga berujung bentrok adalah tanggung jawab penuh dari pimpinan kepolisian.

"Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh Presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya," tegas Ubedillah.

"Termasuk Kapolda (Metro Jaya) dan lain-lainlah elite kepolisian yang bertanggung jawab terhadap pengamanan. Karena mereka lah orang-orang yang bertanggung jawab dari peristiwa itu, tidak mampu untuk mengendalikan massa yang anarkis," tuturnya.

Menurut Ubedillah, langkah pengunduran diri dari para pejabat yang bertanggung jawab ini justru akan menjadi kunci untuk mendinginkan situasi. Setelah itu, pemerintah bisa fokus memenuhi tuntutan massa yang dinilainya masih sangat rasional.

Baca Juga: YLBHI Sebut Perintah Prabowo Bikin Demo Berdarah: 10 Tewas, 3.337 Ditangkap

"Itu yang memungkinkan akan meredakan situasi. Jadi tunjangan dibatalkan. Kemudian rencana undang-undang KUHAP yang bermasalah segera dihilangkan. Kemudian Undang-Undang Perampasan Aset segera diundangkan dan seterusnya," tuturnya.

Pada akhirnya, Ubedillah memberikan peringatan keras. Jika para elite terus bersikap 'tuli' dan tidak mau menanggung konsekuensi etis atas kegagalan mereka, maka gelombang kekecewaan ini hanya akan terus menumpuk.

"Jadi tuntutannya rasional dan kalau itu semua dipenuhi, selesai. Tapi kalau tidak, itu meningkatkan akumulasi kemarahan publik," pungkasnya.