Suara.com - Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman mengaku sejauh ini belum mendengar perihal wacana darurat militer.
Ia menegaskan butuh tahapan panjang untuk bisa diterapkan.
Pernyataan itu disampaikan Dudung menjawab ihwal wacana darurat militer yang kini ramai diperbincangkan.
"Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya, tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang. Dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR," tutur Dudung sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Dudung mengatakan pengerahan anggota TNI saat ini hanya bersifat untuk memberikan bantuan kepada kepolisian.
Ia menegaskan kembali bahwa darurat militer tidak bisa diterapkan begitu saja.
"Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi, kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian," kata Dudung.
Dudung berpandangan darurat militer juga belum tepat diterapkan saat ini, termasuk bila melihat situasi pascademo ricuh yang terjadi di sejumlah wilayah.
"Ya, menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan, dan tidak serta-merta langsung. Seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer," kata Dudung.
Baca Juga: Dudung Ungkap Kondisi Keamanan Negara Pasca Demo, Perlu Darurat Militer?
"Ya, ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan," sambungnya.
Dipanggil ke Istana
Presiden Prabowo Subianto turut memanggil dua penasihat khusus untuk menghadap ke Istana, Kamis siang.
Mereka yang dipanggil untuk ikut rapat ialah Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto dan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman.
Wiranto mengaku belum tahu apa tujuan presiden memanggul dirinya ke Istana. Hal ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan, apakah pertemuan dengan kepala negara akan membahas mengenai situasi dan kondisi terkini pascademo.
"Belum tahu ya, saya memang diminta untuk menghadap presiden. Jadi tentu terserah beliau nanti akan membicarakan apa. Saya belum tahu apa yang nanti akan beliau sampaikan kepada saya. Oleh karena itu saya nggak bisa bicara lebih dahulu ya," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 3 HP Xiaomi dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
Terkini
-
Menakar Ramalan '98 Jilid 2' Noel: Nyanyian Kosong atau Ancaman Nyata Penggulingan Prabowo?
-
'Presiden Punya Mata dan Telinga', Prabowo Pantau Terus Kasus Korupsi Imigrasi dan BGN
-
Antisipasi El Nino dan Krisis Sampah, Dedi Mulyadi Kumpulkan Kepala Daerah se-Jabar
-
Sentil Netizen, Eky Priyagung: Masyarakat Lebih Peduli Isu Viral Ketimbang Kerusakan Lingkungan
-
KPK Sita 19 Kendaraan hingga Perhiasan dari Rumah Silmy Karim
-
Mobil Sport, Motor Harley, Hingga Uang Asing Dibawa KPK dari Rumah Silmy Karim
-
Wamen Silmy Karim Tersangka Korupsi Rp145 M, Yusril Akui Imigrasi Masih Banyak Pungli
-
WALHI: Target Ekonomi 8 Persen Bisa Sulap Papua Jadi Hamparan Sawit Raksasa
-
Pemprov DKI Kebut Pembersihan Sampah Muara Angke, Ditargetkan Tuntas Akhir Pekan
-
'Nyerah Jadi WNI tapi Sayang sama RI', Aksi Ibu di Yogya Soroti Ekonomi hingga Korupsi