Suara.com - Gerakan Tuntutan Rakyat 17+8 kini menjadi perhatian perhatian publik, apalagi tenggat waktunya jatuh tepat hari ini, 5 September 2025.
Rangkaian tuntutan tersebut memuat 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu serta 8 tuntutan lain dengan target penyelesaian satu tahun.
Gerakan ini tidak hanya lahir dari aksi demonstrasi, tetapi juga diperkuat oleh influencer, aktivis, hingga organisasi masyarakat sipil yang membuatnya viral di media sosial.
Untuk memastikan pengawasan berjalan, masyarakat kini dapat memantau progresnya melalui link pantau Tuntutan 17+8 yang bisa diakses secara terbuka.
Apa Itu Tuntutan Rakyat 17+8?
Secara sederhana, Tuntutan Rakyat 17+8 terdiri dari dua kategori, yaitu:
- 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam waktu satu minggu, dengan batas akhir pada 5 September 2025.
- 8 tuntutan jangka panjang yang ditargetkan terealisasi dalam waktu satu tahun, hingga 31 Agustus 2026.
Isu ini pertama kali viral di media sosial setelah disuarakan oleh para influencer dan aktivis, seperti Jerome Polin, Andovi dan Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Fathia Izzati, serta Andhyta F. Utami.
Gelombang tuntutan ini semakin kuat seiring bergabungnya ratusan organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok buruh yang menyuarakan hal serupa.
Rangkaian tuntutan tersebut dihimpun dari banyak sumber, antara lain percakapan warganet di medsos, petisi daring di Change.org dengan puluhan ribu dukungan, pernyataan lembaga hukum, sampai suara mahasiswa dan pekerja.
Baca Juga: Anisa Bahar Harap Kasus Eko Patrio dan Nafa Urbach Tak Rusak Citra Artis di Panggung Politik
Pada akhirnya, semua itu terhimpun menjadi satu paket yang resmi diserahkan ke DPR RI pada Kamis, 4 September 2025.
Momentum penting terjadi ketika dokumen 17+8 diserahkan langsung oleh Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah ke DPR RI.
Penyerahan tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade (Gerindra) serta Rieke Diah Pitaloka (PDIP). Bahkan, Andre ikut menandatangani surat serah terima tuntutan rakyat tersebut.
Daftar Isi Tuntutan Rakyat 17+8
Isi dari 17+8 Tuntutan Rakyat cukup detail dan menyasar banyak aspek, yaitu:
- Jangka pendek (17 tuntutan): mulai dari penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembebasan demonstran yang ditahan, penghentian kekerasan aparat, transparansi anggaran DPR, hingga perlindungan buruh dari ancaman PHK massal.
- Jangka panjang (8 tuntutan): fokus pada reformasi struktural, seperti pembersihan DPR melalui audit independen, penguatan partai politik dan oposisi, pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, reformasi kepolisian dan TNI, hingga evaluasi kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Gerakan tersebut mengangkat slogan "Transparansi, Reformasi, Empati" dengan visual khas tulisan berwarna pink dan hijau di atas latar belakang hitam.
Berita Terkait
-
Klaim 3 Link Saldo DANA Kaget Hari Ini! Peluang Cuan Rp345 Ribu Langsung Cair ke Dompet Digital
-
Beda dengan Kris Dayanti, Eko Patrio Pernah Sebut Gaji Jadi DPR Kecil dan Kadang Minus: Kok Betah?
-
Sudah Dibahas Cholil Mahmud ERK dari 2021, Sikap Nyinyir ke Pendemo Belum Berubah
-
Suara Rakyat yang Terpinggirkan: Ironi di Balik Kinerja DPR dan Partai Politik
-
Hengky Kurniawan Anggap Wajar Masyarakat Marah Akibat Ucapan Anggota DPR
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Tepis Isu Pesanan, Dasco Tegaskan Revisi UU Polri Bukan Demi Jabatan Kapolri
-
Konflik Papua Tak Kunjung Usai, Komnas HAM Desak Tiga Pihak Ini Segera Duduk Bersama
-
Jerit Keadilan Keluarga M Berlian di DPR: Vonis Seumur Hidup Cuma Modal Lie Detector!
-
Kronologi Lengkap Oknum Peneliti Indonesia Diduga Palsukan Riset Demi 'Travel Grant'
-
Penjajahan Gaya Baru? PSN Papua Berpotensi Singkirkan Warga Lokal
-
Pramono Wukuf di Arafah, Wagub Rano Karno Pimpin Jakarta Rayakan Idul Adha
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Mendagri Serahkan Hewan Kurban Kemendagri dan BNPP, Bentuk Kepedulian Sosial Kepada Masyarakat
-
'To Kill or To Be Killed', Jaleswari Ingatkan TNI Dilatih Membunuh Bukan Urus Sawah
-
Biar Setara dengan TNI, Dasco Sebut Usulan Perpanjangan Usia Pensiun Polri Layak Dipertimbangkan