- Pencopotan Budi Gunawan imbas insiden 'Agustus Kelam'.
- Prabowo disebut putus jembatan komunikasi dengan PDIP.
- Loyalitas ganda Budi Gunawan dinilai jadi masalah.
Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) disebut sebagai langkah politik strategis yang sarat makna. manuver ini dinilai bukan sekadar perombakan kabinet biasa.
Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menilai langkah ini adalah respons langsung Prabowo terhadap peristiwa yang disebutnya "Agustus Kelam".
Tak hanya itu, pencopotan ini juga menjadi sinyal kuat putusnya jembatan komunikasi antara Istana dengan PDI Perjuangan (PDIP).
"Pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menko Polhukam merupakan langkah awal Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kabinetnya pasca peristiwa 'Agustus Kelam'," ujar Ginting dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTub pada Rabu (10/9/2025).
Menurutnya, meski pihak Istana menampik kaitan tersebut, waktu dan momentumnya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat.
Ginting bahkan memprediksi akan ada gelombang reshuffle kabinet jilid ketiga yang lebih besar pada Oktober mendatang sebagai kelanjutan dari langkah pembersihan ini.
Kinerja di BIN dan Loyalitas Ganda
Kritik tajam juga diarahkan pada rekam jejak Budi Gunawan, khususnya saat memimpin Badan Intelijen Negara (BIN).
Ginting menilai kinerja BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan menjadi kurang efektif karena terseret terlalu jauh ke dalam ranah politik praktis.
Baca Juga: Potret Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Rapat Perdana Sebagai Menkopolkam Ad Interim
"BIN menjadi 'tumpul' karena terlalu banyak diseret ke dalam politik praktis untuk kepentingan kekuasaan Presiden Jokowi," kritik Ginting.
Ia menambahkan, latar belakang Budi Gunawan sebagai polisi lalu lintas dianggap kurang sesuai untuk memimpin sebuah lembaga intelijen yang seharusnya beroperasi senyap dan strategis.
Faktor krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah kedekatan Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Loyalitas Budi Gunawan yang dianggap bercabang antara kepentingan pemerintahan dan afiliasi politiknya dengan PDIP dinilai tidak sejalan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh Prabowo.
"Loyalitas Budi Gunawan yang dianggap bercabang ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip 'loyalitas tunggal' yang dipegang teguh oleh Presiden Prabowo," jelasnya.
Konsolidasi Kekuatan Prabowo
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
- Viral Murid SD Kompak Tolak Makan Gratis, Anak-Anak Jujur Masalahnya di Menu?
Pilihan
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
Terkini
-
Drama Jenderal TNI Vs Ferry Irwandi: 'Ide Tak Bisa Dibunuh!'
-
Punya Usaha Travel Haji, Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK?
-
Geger Nepal: Gaya Hidup Mewah Pejabat Bikin Rakyat Marah, Rumah Menteri dan Presiden Dibakar
-
Detik-detik Menkeu Nepal Kabur Ditendang di Jalanan Saat Demo Massa Gen Z yang Muak Korupsi
-
Viral usai Tampang Terekam CCTV, 2 Perampok Rumah Kosong di Jaktim Diciduk Polisi
-
Profil Lengkap Franka Franklin, Istri Nadiem Makarim: Cucu Artis Legendaris, Ini Gurita Bisnisnya
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Temui Pendemo dan Meminta Maaf?
-
Mirip Indonesia? Demo Berdarah di Nepal karena Rakyat Muak Lihat Keluarga Pejabat Flexing
-
Update Demo Berdarah di Nepal, Istri Eks Perdana Menteri Tewas Disiksa dan Terbakar Hidup-hidup
-
Agensi Wajib Setor Uang buat Kuota Haji Khusus, KPK Ungkap Liciknya Pejabat Kemenag: Sewenang-Wenang