- Tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing sepanjang 2–3 kilometer
- Para nelayan kini terpaksa memutar lebih jauh hanya untuk mencari ikan
- Keberadaan tanggul itu menjadi misterius karena tak ada yang tahu siapa yang membangunnya.
Suara.com - Beredar di media sosial adanya tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
Tanggul sepanjang 2–3 kilometer itu viral di media sosial karena dianggap menyulitkan nelayan saat melaut.
Video keluhan nelayan diunggah akun Instagram @arie_ngetren. Dalam rekaman itu, terlihat seorang nelayan mengeluhkan sulitnya melintas akibat tertutup bangunan tanggul.
Para nelayan kini terpaksa memutar lebih jauh hanya untuk mencari ikan.
"Tanggul beton nih di Pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Ini kurang lebih ada 2–3 kilometer panjangnya," kata seorang nelayan dalam video tersebut, dikutip Rabu (10/9/2025).
"Awalnya perlintasan nelayan sehingga kesulitan mencari ikan karena harus memutar jauh dengan adanya tanggul beton ini," lanjut dia.
Keberadaan tanggul itu menjadi misterius karena tak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Pasalnya, keberadaannya belum jelas berasal dari proyek pemerintah ataupun pihak swasta.
Menanggapi hal ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menegaskan bahwa tanggul tersebut bukanlah bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), baik berupa tanggul laut maupun tanggul pantai.
"Tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan Tanggul NCICD," kata Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).
Baca Juga: Berlumur Lumpur PSN, Masyarakat Adat Merauke Gelar Ritual di MK: Tolak Proyek Strategis Nasional!
Pernyataan senada disampaikan Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Alfan Widyastanto.
Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin ataupun memiliki kewenangan atas pembangunan tanggul itu.
“Kemudian mengenai informasi lebih lanjut terkait tanggul itu mungkin bisa dicek ke lapangan,” pungkas Alfan.
Berita Terkait
-
Asosiasi Logistik Mengeluhkan Tarif Tol JTCC Terlalu Mahal
-
GMNI Geruduk DPR: Tuntut Pecat Kapolri dan Makzulkan Gibran
-
Ironi di Ruang Sidang MK: Warga Terdampak PSN Datang dari Jauh, Pemerintah Minta Tunda, DPR Absen
-
Berlumur Lumpur PSN, Masyarakat Adat Merauke Gelar Ritual di MK: Tolak Proyek Strategis Nasional!
-
Progres Capai 87,8%, Bendungan Jragung Siap Beroperasi 2026
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Kasatgas Tito Pimpin Rakor Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial Pascabencana
-
Partai Gema Bangsa Resmi Usung Prabowo di 2029: Ingin Akhiri Cengkeraman Oligarki!
-
Jakarta Siaga, BMKG Bunyikan Alarm Hujan Lebat Hari Ini
-
Akankah Rocky Gerung Hadir? Polda Metro Tunggu Kedatangannya Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Jaga Marwah Non-Blok, Connie Ingatkan Presiden Tak Sembarang Bayar Iuran Dewan Perdamaian
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump