TB Hasanuddin: Ferry Irwandi Berbuat Apa hingga Dianggap Ancam Keamanan Siber TNI?

Suara.com - Mabes TNI didesak untuk menjelaskan kepada publik soal adanya ancaman pemidanaan terhadap CEO Malaka Project, Ferry Irwandi karena tindakannya dianggap mencemarkan nama baik institusi. Desakan itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.

Purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen) itu mempertanyakan soal perbuatan Ferry Irwandi yang dituding mengancam keamanan siber.

Menurutnya, TNI harus terbuka soal tudingan yang dialamatkan kepada mantan PNS Kemenkeu itu. Hal disampaikan TB Hasanuddin setelah pihak TNI menyebut jika perbuatan Ferry Irwandi telah melanggar pidana.

"Perlu dijelaskan secara terang oleh Mabes TNI atau Dansatsiber, tindakan apa yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sehingga dianggap mengancam pertahanan siber di lingkungan Kemenhan maupun TNI," ujar TB Hasanuddin pada Rabu (10/9/2025).

Legislator PDIP itu juga turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pencemaran nama baik terhadap institusi tidak dapat diproses secara pidana.

"Putusan MK sudah tegas menyatakan, pencemaran nama baik hanya bisa diproses hukum pidana apabila ditujukan kepada orang perorangan, bukan institusi," bebernya.

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menukil soal Pedoman Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan tahun 2014 membatasi fungsi pertahanan siber hanya pada lingkungan Kemenhan dan TNI.

Maka menurutnya, TNI mesti terbuka kepada publik usai ada tudingan jika tindakan Ferry Irwandi telah mengancam keamanan siber. Dia juga mengingatkan jika kebebasan berekspresi merupakan hak warga negara yang tidak bisa dibatasi.

Ancaman Pemidanaan ke Ferry Irwandi

Baca Juga: Viral Warga Tangkap Maling tapi Tak Diproses Polisi karena Tak Ada LP: Udah Lepasin Lagi Aja

Sebelumnya, Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana oleh Ferry Irwandi yang terdeteksi melalui patroli siber. Temuan ini kemudian dikonsultasikan ke Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).

Empat petinggi TNI, termasuk Danstsiber TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Danpuspom Mayjen TNI Yusri Nuryanto, Kapuspen TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Ma'ruf, turut hadir dalam konsultasi tersebut.

Namun, Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menjelaskan bahwa Satuan Siber TNI tidak dapat melaporkan Ferry Irwandi atas kasus pencemaran nama baik.

Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi frasa ‘orang lain’ dalam Pasal 27A UU ITE hanya untuk individu perseorangan, bukan lembaga pemerintah atau institusi.