- Gerakan 17+8 mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap demokrasi
- Diskusi ISI menyoroti potensi gerakan sosial sebagai penyelamat atau tanda kemunduran demokrasi
- Perlu refleksi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki arah politik Indonesia
Suara.com - Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) menggelar forum diskusi bertajuk "Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Makna Politik dan Dampak Sosial".
Diskusi ini menyoroti fenomena gerakan sosial yang sedang berkembang pesat, tentang arah demokrasi Indonesia.
Arie Sujito, Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2023-2027, menyampaikan bahwa eskalasi informasi dan gerakan sosial yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap realitas yang ada.
"Ini adalah endapan kekecewaan atas realitas," tegas Arie.
Ia mengajak para praktisi, akademisi, dan pegiat demokrasi untuk bersama-sama mencermati fenomena ini.
"Apakah ini adalah lonceng penanda demokrasi kita makin terpuruk atau ini penyelamatan demokrasi?" tanya Arie.
Arie Sujito menyoroti cara kerja para aktivis yang dinilainya menarik.
Mereka, kata Arie, menciptakan target-target konkret sebagai pendorong gerakan sosial dan agenda politik agar tidak terkesan abstrak.
"Misalnya 17+8 sebagai sebuah kerangka simbolik agar setiap momentum itu punya target," jelasnya.
Baca Juga: Ini Isi Potongan Video yang Buat Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI
Ia juga sempat menyinggung isu Papua yang sempat mencuat dan perubahan kabinet yang menarik perhatian publik.
"Yang kita tahu ada empat menteri kemudian yang masih kosong itu. Yang dua masih kosong Menkopolkam sama Menpora," ujar Arie.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia memang menarik untuk dicermati, lanjut Arie.
Lebih dari dua dekade demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan fluktuasi. Hal ini, menurutnya, mendorong kita untuk berefleksi.
"Jangan-jangan dulu kita terlalu konsentrasi untuk membangun state (negara)," ucapnya.
Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun media konvensional, seperti televisi dan podcast.
Berita Terkait
-
Belum Sehari Jadi Menteri, Menkeu Purbaya Sudah Bikin Kontroversi Soal 17+8, Auto Banjir Kritikan
-
Respons Prabowo soal Tuntutan 17+8 : Tim Investigasi Independen OK, tapi Penarikan TNI...?
-
Menkeu Purbaya Sebut Tuntutan 17+8 Berasal dari Rakyat yang Hidupnya Kekurangan
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu: Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat
-
Gerakan 17+8 di Ujung Deadline, Fathian: Provokator Main Halus
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
Terkini
-
Salurkan 125 Ribu Pakaian Reject ke Sumatera, Mendagri: Daripada Menumpuk di Gudang dan Rusak
-
BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026
-
Babak Baru Dimulai, Atalia Praratya Siap Hadapi Ridwan Kamil di Sidang Cerai Perdana
-
Kencang Penolakan PAW Anggota DPRD Waropen, Politisi Muda Papua: Ini Cederai Demokrasi
-
Ibu Nadiem Doakan Anaknya Sembuh Agar Bisa Buktikan Tak Bersalah dalam Sidang Kasus Chromebook
-
Kemenag Siapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik untuk Libur Nataru
-
Jaksa Ungkap Nadiem Makarim Dapat Rp809 Miliar dari Pengadaan Chromebook
-
Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Begini Kata Komisi V
-
UGM Jawab Sentilan Luhut Soal Penelitian: Kalau Riset Sudah Ribuan
-
Masih Dirawat di RS, Sidang Perdana Nadiem Makarim Ditunda: Hakim Jadwalkan Ulang 23 Desember