- Gerakan 17+8 mencerminkan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap demokrasi
- Diskusi ISI menyoroti potensi gerakan sosial sebagai penyelamat atau tanda kemunduran demokrasi
- Perlu refleksi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperbaiki arah politik Indonesia
Suara.com - Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) menggelar forum diskusi bertajuk "Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat: Makna Politik dan Dampak Sosial".
Diskusi ini menyoroti fenomena gerakan sosial yang sedang berkembang pesat, tentang arah demokrasi Indonesia.
Arie Sujito, Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) periode 2023-2027, menyampaikan bahwa eskalasi informasi dan gerakan sosial yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap realitas yang ada.
"Ini adalah endapan kekecewaan atas realitas," tegas Arie.
Ia mengajak para praktisi, akademisi, dan pegiat demokrasi untuk bersama-sama mencermati fenomena ini.
"Apakah ini adalah lonceng penanda demokrasi kita makin terpuruk atau ini penyelamatan demokrasi?" tanya Arie.
Arie Sujito menyoroti cara kerja para aktivis yang dinilainya menarik.
Mereka, kata Arie, menciptakan target-target konkret sebagai pendorong gerakan sosial dan agenda politik agar tidak terkesan abstrak.
"Misalnya 17+8 sebagai sebuah kerangka simbolik agar setiap momentum itu punya target," jelasnya.
Baca Juga: Ini Isi Potongan Video yang Buat Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI
Ia juga sempat menyinggung isu Papua yang sempat mencuat dan perubahan kabinet yang menarik perhatian publik.
"Yang kita tahu ada empat menteri kemudian yang masih kosong itu. Yang dua masih kosong Menkopolkam sama Menpora," ujar Arie.
Perkembangan politik dan sosial di Indonesia memang menarik untuk dicermati, lanjut Arie.
Lebih dari dua dekade demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan fluktuasi. Hal ini, menurutnya, mendorong kita untuk berefleksi.
"Jangan-jangan dulu kita terlalu konsentrasi untuk membangun state (negara)," ucapnya.
Fenomena ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media sosial maupun media konvensional, seperti televisi dan podcast.
Berita Terkait
-
Belum Sehari Jadi Menteri, Menkeu Purbaya Sudah Bikin Kontroversi Soal 17+8, Auto Banjir Kritikan
-
Respons Prabowo soal Tuntutan 17+8 : Tim Investigasi Independen OK, tapi Penarikan TNI...?
-
Menkeu Purbaya Sebut Tuntutan 17+8 Berasal dari Rakyat yang Hidupnya Kekurangan
-
Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu: Itu Suara Sebagian Kecil Rakyat
-
Gerakan 17+8 di Ujung Deadline, Fathian: Provokator Main Halus
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional
-
Anggota DPR Non Aktif Korban Disinformasi dan Fitnah, Bukan Pelaku Kejahatan
-
Jejak Korupsi POME: Dari Kantor ke Rumah, Kejagung 'Kunci' Pejabat Bea Cukai