“Kenapa? Karena aparatur intelijen kita menjadi tumpul analisisnya. Karena selama dipimpin Budi 8 tahun, BIN ini banyak diseret ke politik praktis untuk tujuan – tujuan kekuasaan. Sehingga sekarang BIN menjadi gagap, maka BIN harus direformasi,” tambahnya.
Ginting kemudian menyentil bahwa sudah seharusnya BIN menjadi intelijen negara bukan justru intelijen kekuasaan untuk kepentingan politik.
“BIN itu harusnya untuk intelijen negara, bukan untuk intelijen kekuasaan seperti era Jokowi. Digunakan untuk kepentingan politik praktis kekuasaan Presiden Jokowi,” ucapnya.
Selain itu, menurut Ginting, Budi Gunawan juga tidak mencontohkan sebagai Intelijen yang tertutup. Hal inilah yang membuat pihaknya menilai bahwa Budi Gunawan tidak pas menjabat sebagai Kepala BIN.
“Itu karakter figure Budi Gunawan yang menurut saya tidak pas untuk menjadi kepala BIN waktu itu, karena backgroundnya polisi lalu lintas yang lebih terbuka dan biasa melakukan penyuluhan,” urainya.
“Sehingga intelijen di era Budi seperti tugas – tugas pembinaan territorial di TNI, pamer soal ketika Covid bikin posko segala macam, seragamnya mencolok, harusnya intelijen itu tidak berseragam, tidak menunjukkan dirinya. Intelijen mestinya tertutup, kantornya juga gitu, ini kok seperti kantor partai, di cat merah,” tambahnya.
Pemilihan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN saat itu menurut Ginting adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Jokowi.
“Itu sebenarnya bahaya untuk keamanan negara. Kantor atau markas intelijen itu harusnya disamarkan. Itu karena Budi Gunawan backgroundnya bukan intelijen, ini kesalahan Jokowi saat itu menempatkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN saat itu, ini analisis saya,” tegasnya.
Kontributor : Kanita
Baca Juga: Rekam Jejak Karier Rahayu Saraswati, Keponakan Presiden Prabowo Subianto yang Mundur dari DPR RI
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok