Gubernur Jabar Gerak Cepat Jalankan 11 Arahan Mendagri, Kemendagri Berikan Apresiasi

Suara.com - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman dan tenang.

Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menekankan agar seluruh kabupaten/kota segera menindaklanjuti arahan tersebut. Penegasan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar dan jajaran, menyusul laporan yang menunjukkan masih ada lima kabupaten/kota yang belum sepenuhnya melaksanakan arahan Mendagri.

“Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” kata Sugeng di Rumah Dinas Sekda Provinsi Jabar, Rabu (10/9/2025).

Sugeng menambahkan, Mendagri juga memberi perhatian pada pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

Arahan Mendagri pada Rakor 2 September 2025 tersebut mencakup 11 langkah strategis yang wajib dijalankan kepala daerah pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan rapat Forkopimda, berdialog dengan tokoh masyarakat, menyelenggarakan doa bersama, menggencarkan program pro-rakyat, serta menunda kegiatan seremonial yang berlebihan.

Selain itu, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah rawan, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Jabar menyampaikan melalui telepon kepada Kepala BPSDM Kemendagri bahwa seluruh bupati/wali kota di Provinsi Jabar akan menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Ia juga berjanji segera melaunching pengaktifan Siskamling dan memviralkannya melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

Komitmen kuat Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) turut dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait.

Pertama, SE Nomor 128/HM.03.01/PEMOTDA tanggal 2 September 2025 tentang Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, dan Gotong Royong Masyarakat di Jawa Barat. Kedua, Surat Nomor 7404/KK.01.04.03/PEMOTDA tanggal 9 September 2025 tentang Peningkatan Peran Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Jawa Barat. Ketiga, SE Nomor 134/KU.03.02/PEREK tanggal 9 September 2025 tentang Optimalisasi Pengendalian Inflasi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Baca Juga: Gerakan Pangan Murah Digelar Serentak, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Tinjau Persiapan Setiap Daerah

Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajaran berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

“Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar. “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.***