Polisi menggunakan "kekuatan mematikan", gas air mata, peluru karet, dan bahkan peluru tajam untuk membubarkan massa.
Akibatnya, setidaknya 19 hingga 22 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.
PBB pun menyerukan penyelidikan atas "penggunaan kekuatan yang tidak proporsional" oleh pasukan keamanan Nepal.
Insiden ini menunjukkan kegagalan negara dalam mengayomi warganya, terutama kaum muda yang menuntut perubahan.
Manmohan Adhikari: Membangun Kesejahteraan dengan Sentuhan Sosial
Untuk mencari perbandingan, kita dapat menengok ke belakang pada sosok Manmohan Adhikari, perdana menteri komunis pertama Nepal yang menjabat singkat dari November 1994 hingga September 1995.
Meskipun hanya berkuasa selama sembilan bulan, Adhikari meninggalkan warisan kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
Adhikari dikenal dengan program-program progresif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan mengurangi kemiskinan.
Salah satu inisiatifnya yang paling populer adalah program "Let's Build Our Village Ourselves" (Mari Kita Bangun Desa Kita Sendiri) dan "Old-Age Allowance for Senior Citizens" (Tunjangan Hari Tua untuk Warga Lansia).
Baca Juga: Krisis Nepal Membara! Parlemen Hangus, Pemerintah Jatuh, Militer Ambil Alih
Program tunjangan hari tua bahkan menjadi model jaminan sosial di Asia Selatan, mengubah pandangan masyarakat terhadap lansia dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Adhikari juga mengadvokasi pemberdayaan komunitas yang terpinggirkan seperti Dalit dan Janajati, serta fokus pada reformasi lahan, pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan.
Berbeda dengan tuduhan korupsi yang melingkupi era Oli, Adhikari dikenang sebagai pemimpin yang sederhana, jujur, dan berintegritas.
Latar belakangnya sebagai aktivis yang pernah dipenjara selama 14 tahun karena memperjuangkan demokrasi menunjukkan pemahaman dan penghargaan yang mendalam terhadap hak-hak fundamental rakyat, termasuk hak untuk berdemonstrasi secara damai.
Dalam konteks ekonomi, meskipun Nepal di era 90-an masih menghadapi tantangan, masa kepemimpinan Adhikari dianggap meletakkan dasar bagi pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif.
Perbandingan Kritis: Keamanan, Kesejahteraan, dan Kebebasan
Perbandingan antara kedua era kepemimpinan ini menyoroti perbedaan fundamental dalam pendekatan terhadap rakyat dan negara:
Keamanan dan Kesejahteraan
Di bawah Adhikari, fokus ada pada jaminan sosial dan program-program yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada catatan mengenai penanganan demo brutal.
Sebaliknya, era Oli diselimuti kekerasan aparat yang merenggut nyawa, menciptakan rasa tidak aman bagi warga yang menyuarakan haknya.
Perekonomian dan Harapan Generasi Muda
Adhikari mengedepankan pembangunan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan rakyat dan pemberdayaan komunitas.
Sementara itu, di bawah Oli, ketimpangan dan pengangguran kaum muda tetap menjadi masalah serius, memicu frustrasi yang dalam di kalangan Gen Z.
Kebebasan Berekspresi dan Respon Publik
Manmohan Adhikari, sebagai pemimpin yang berjuang untuk demokrasi, secara implisit menghargai ruang publik.
Di sisi lain, KP Sharma Oli justru memblokir media sosial, platform vital bagi Gen Z, yang pada akhirnya menyulut revolusi digital yang berakhir dengan pengunduran dirinya.
Ini adalah pelajaran pahit tentang dampak pembatasan kebebasan di era digital.
Demonstrasi yang dipelopori Gen Z di Nepal adalah pengingat kuat bahwa pemimpin harus mendengarkan suara rakyat, terutama generasi muda.
Mereka menuntut bukan hanya janji-janji, tetapi juga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang bersih.
Kisah Manmohan Adhikari menunjukkan bahwa meskipun dalam waktu singkat, seorang pemimpin dapat membuat dampak positif yang abadi melalui kebijakan yang berorientasi pada rakyat dan integritas pribadi.
Pemerintah Nepal di masa depan harus belajar dari pengalaman ini, kepemimpinan yang sewenang-wenang, anti-kritik, dan represif terhadap kebebasan berekspresi, terutama di ranah digital, tidak akan bertahan lama.
Generasi yang terhubung dan berdaya tentu akan lebih terbuka dalam melihat polemik untuk mencari solusi, bukan dibatasi.
Sebuah kepolisian yang kuat dan mengayomi warga adalah fondasi keamanan, bukan alat untuk menindas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Gak Ada Takut-takutnya, Benjamin Netanyahu ke Sidang Umum PBB Meski Terancam Ditangkap
-
Dialami Nanik S Deyang, Benarkah Stres Bisa Sebabkan Penyakit Jantung? Ini Penjelasan Dokter
-
Tren Lari Baru di Jakarta, Padukan Olahraga dan Budaya Kuliner Nusantara
-
Serangan Rudal Iran Terancam Melebar ke Laut Kaspia karena Ulah Ukraina Ini
-
6 Sepatu Lari Lokal untuk Kaki Datar, Nyaman dan Stabil Dipakai Daily Run
-
5 Tablet Harga Terjangkau dengan Baterai Tahan Lama: Mulai Rp1 Jutaan, Performa Kencang
-
Sisi Gelap Drama The East Palace: Ketika Kekuasaan Membutakan Hati Nurani
-
Seru! Fabrizio Romano vs Florian Plettenberg Saling Serang Gegara Yan Diomande
-
APBN Defisit, Purbaya Sepakat Barantin dan Bea Cukai Barengan Awasi Ekspor-Impor
-
Penetrasi Rendah, Edukasi Asuransi Keluarga Digencarkan di Hari Anak Nasional