Suara.com - Sejumlah 6 lembaga HAM negara resmi membentuk Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) Pencarian Fakta untuk menginvestigasi rentetan unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalu.
Inisiatif tersebut berjalan pararel dengan rencana pemerintah yang, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, juga akan membentuk tim serupa.
Koalisi 6 lembaga HAM ini menegaskan bahwa langkah mereka murni independen dan bukan respons atas rencana pemerintah.
Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menyatakan bahwa rencana tersebut sudah mereka godok sejak awal kerusuhan meluas.
"Apakah pembentukannya merespon rencana pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Itu mungkin kebetulan saja yang punya pemerintah. Jadi kami sudah lebih dulu," kata Semendawai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Ia mempersilakan, jika nantinya pemerintah juga membentuk tim investigasi sendiri.
Menurutnya, kedua tim bisa bekerja bersama untuk mengungkap kebenaran.
"Kalaupun pemerintah akan membentuk, enggak ada masalah, silahkan saja. Jadi kita sama-sama bekerja nantinya," kata Semendawai.
Dua Tim Independen di Jalur Berbeda
Baca Juga: Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
Rencana pemerintah untuk membentuk tim investigasi terpisah terungkap setelah pertemuan para tokoh bangsa dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, yang hadir dalam dialog tersebut, mengonfirmasi persetujuan presiden.
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen... Presiden menyetujui pembentukan itu," tutur Lukman pada Kamis (11/9/2025).
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, telah mengetahui rencana pembentukan tim dari 6 lembaga HAM ini sejak 8 September lalu.
"Dan dalam pertemuan itu Bapak Yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh 6 lembaga HAM karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen," kata Anis.
Tim Independen LNHAM ini merupakan gabungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Mitsubishi Eclipse Kapan Meluncur? Kini Bawa Mesin Canggih Ramah Lingkungan
-
Bukan Cuma Razia Absensi, Wali Kota Sukabumi Duduk Lesehan dan Minta Curhat ASN Saat Sidak
-
Buron Interpol Pengirim PMI Ilegal ke Kamboja Dibekuk di Soetta
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Cuma Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Belum Putuskan Ajukan Banding
-
Benarkah Atap Asbes Bisa Bikin Kanker? Dokter Paru Ungkap Fakta dari WHO
-
2 SPPG di Simeulue Aceh Berhenti Beroperasi
-
Ramai Pagar Tinggi di Mal, APPBI Buka Suara
-
4 Moisturizer Centella Asiatica untuk Jerawat Terbaik, Redakan Kemerahan Menurut Klaim
-
Kenapa Jepang Sering Diguncang Gempa Bumi Besar?
-
Perkuat Sinergi Politik, Bupati Bogor dan DPRD Pererat Komunikasi demi Aspirasi Rakyat