Suara.com - Sejumlah 6 lembaga HAM negara resmi membentuk Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) Pencarian Fakta untuk menginvestigasi rentetan unjuk rasa dan kerusuhan akhir Agustus lalu.
Inisiatif tersebut berjalan pararel dengan rencana pemerintah yang, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto, juga akan membentuk tim serupa.
Koalisi 6 lembaga HAM ini menegaskan bahwa langkah mereka murni independen dan bukan respons atas rencana pemerintah.
Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menyatakan bahwa rencana tersebut sudah mereka godok sejak awal kerusuhan meluas.
"Apakah pembentukannya merespon rencana pembentukan yang akan dilakukan oleh pemerintah? Itu mungkin kebetulan saja yang punya pemerintah. Jadi kami sudah lebih dulu," kata Semendawai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Ia mempersilakan, jika nantinya pemerintah juga membentuk tim investigasi sendiri.
Menurutnya, kedua tim bisa bekerja bersama untuk mengungkap kebenaran.
"Kalaupun pemerintah akan membentuk, enggak ada masalah, silahkan saja. Jadi kita sama-sama bekerja nantinya," kata Semendawai.
Dua Tim Independen di Jalur Berbeda
Baca Juga: Tim Independen LNHAM Terbentuk, Bakal Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus 2025
Rencana pemerintah untuk membentuk tim investigasi terpisah terungkap setelah pertemuan para tokoh bangsa dengan Presiden Prabowo Subianto.
Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim, yang hadir dalam dialog tersebut, mengonfirmasi persetujuan presiden.
"Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen... Presiden menyetujui pembentukan itu," tutur Lukman pada Kamis (11/9/2025).
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, telah mengetahui rencana pembentukan tim dari 6 lembaga HAM ini sejak 8 September lalu.
"Dan dalam pertemuan itu Bapak Yusril menyampaikan menghormati tim yang akan dibentuk oleh 6 lembaga HAM karena itu merupakan kewenangan dari lembaga independen," kata Anis.
Tim Independen LNHAM ini merupakan gabungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan