- Tim independen ini terdiri dari enam lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM).
- Ruang lingkup kerja Tim Independen LNHAM mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
- Adapun hasil dari temuan investigasi tim ini akan berbentuk laporan yang berisi fakta-fakta, analisa, dan rekomendasi.
Suara.com - Enam lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) resmi membentuk Tim Independen LNHAM untuk Pencarian Fakta peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan yang berlangsung pada akhir akhir Agustus hingga awal September 2025.
Keenam lembaga tersebut adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan pembentukan tim independen pencari fakta itu merupakan komitmen dan keseriusan keenam lembaga untuk merespons aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi.
"Nah tentu pembentukan ini adalah bagian dari upaya dan komitmen kita bersama agar nantinya 6 lembaga HAM dengan kewenangan yang berbeda dan juga concern issue terutama terkait dengan kelompok rentan yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan satu fakta-fakta dan juga laporan yang komprehensif berdasarkan kewenangan masing-masing," kata Anis saat menggelar konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Dijelaskan bahwa ruang lingkup kerja Tim Independen LNHAM mencakup pemantauan peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan.
Selain itu, tim juga akan menilai dampak peristiwa, termasuk korban jiwa, korban luka-luka, trauma psikologis, kerugian sosial-ekonomi serta kerusakan fasilitas umum.
"Tentu tujuan tim ini selain mencari fakta-fakta adalah bagaimana menggali sejumlah informasi terkait dengan situasi korban, apa yang sudah dilakukan pemerintah, dan apa nantinya yang harus kami rekomendasikan untuk mendorong adanya keterbukaan terkait kebenaran, keadilan, pemulihan bagi para korban,"jelas Anis.
Adapun hasil dari temuan investigasi tim ini akan berbentuk laporan yang berisi fakta-fakta, analisa, dan rekomendasi.
"Rekomendasi itu untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama presiden, DPR," kata Anis.
Baca Juga: Prabowo Didesak Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan, Analis: Waspada Musuh Dalam Selimut
Sementara, Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyebutkan bahwa mereka tidak akan melibatkan masyarakat sipil dalam keanggotaan tim independen.
"Kita akan membuka diri untuk mendapatkan masukan dari pihak manapun. Nah oleh karena itu, keberadaan dari masyarakat sipil bukan sebagai bagian dari tim, kami melihatnya seperti itu," katanya.
"Agar independensi LNHAM ini bisa terus kita jaga tetapi informasi apapun yang dari masyarakat sipil tentunya kita akan membuka diri seluas-luasnya Untuk mendapatkan informasi dari mereka," sambungnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian
-
'Tak Ada Penangkapan!' Kapolres Jaksel Bantah Tudingan Represif di Aksi Mahasiswa GMNI Pancoran
-
Gangguan Akses CCTV Publik Saat Aksi Unjuk Rasa di Sudirman Bukan dari Sistem Pemprov DKI
-
Massa di Sudirman Bubar: Mahasiswa Mundur Pertama, Disusul Kelompok 'Baju Hitam'
-
Mahasiswa Sudah Pergi, Siapa Massa Berbaju Hitam yang Masih Bertahan di Sudirman?
-
Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu
-
KPK Selidiki Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai, Pendiri IAW Diperiksa