Pengamat Sebut Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Punya Tantangan untuk Reformasi Polri

Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza menyebut bahwa calon pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo memiliki tantangan penting berupa reformasi institusi Polri.

Hal itu dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi isu Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengirimkan surat kepada DPR terkait pergantian Kapolri.

“Kapolri yang baru tantangannya adalah kemampuan dirinya untuk mewujudkan reformasi internal di tubuh Polri apalagi pasca-kericuhan dibulan Agustus yang menewaskan driver ojol,” kata Efriza kepada Suara.com, Sabtu (13/9/2025).

“Kapolri diharapkan juga yang mampu memerangi praktik korupsi dan tindakan represif dari institusi kepolisian,” tambah dia.

Sebab, kata Efriza, masyarakat mengharapkan Kapolri dan institusi Polri berpihak pada rakyat, tidak partisan, dan tidak melakukan korupsi.

“Kepolisian diharapkan sebagai penegak hukum yang membawa keyakinan penuh masyarakat bahwa nilai keamanan dan perlindungan terwujud nyata bagi masyarakat,” tandas dia.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat ke DPR terkait penggantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Langkah ini seolah menjadi jawaban atas desakan publik yang semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir. Tekanan terhadap Jenderal Listyo Sigit memang bukan isapan jempol.

Serangkaian peristiwa krusial telah menempatkan posisinya dalam sorotan tajam.

Baca Juga: Profil Wakapolri Dedi Prasetyo, Jenderal Profesor Bakal Gantikan Listyo Sigit jadi Kapolri?

Desakan untuk pencopotannya telah disuarakan oleh berbagai pihak, mulai dari pengamat keamanan hingga kelompok mahasiswa.

Pemicu utamanya adalah dua insiden besar yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Pertama, insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan, yang tertabrak oleh anggota Brimob pada akhir Agustus lalu.

Kasus ini dengan cepat memicu kemarahan publik dan mempertanyakan kembali profesionalisme serta akuntabilitas aparat di lapangan.

Kedua dan yang lebih fatal adalah kegagalan aparat dalam mengamankan gelombang unjuk rasa besar di Jakarta dan sejumlah kota lainnya pada akhir Agustus hingga awal September.

Demonstrasi yang diwarnai kericuhan tersebut dilaporkan telah menewaskan setidaknya 10 orang, sebuah angka yang sulit diabaikan.