Rahayu Saraswati Jadi Menpora Usai Mundur dari DPR? Ini Jawaban Partai Gerindra

Suara.com - Spekulasi mengenai perombakan kabinet kembali memanas, setelah Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan dirinya mundur dari kursi DPR RI.

Desas-desus mencuat, yakni keponakan Presiden Prabowo Subianto itu akan diplot sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora.

Kabar ini sontak menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial, memicu tanda tanya besar di kalangan publik dan pengamat politik.

Namun, rumor tersebut langsung ditepis keras oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi.

Dengan tegas, Bambang menyebut isu tersebut sebagai gosip belaka yang tidak berdasar dan tidak layak untuk menjadi konsumsi publik serius.

Menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025), Bambang Haryadi menyatakan pihaknya tidak pernah membahas kemungkinan tersebut dalam internal partai maupun fraksi.

Baginya, sebuah informasi yang tidak memiliki sumber jelas patut diragukan kebenarannya.

"Ah, itu isu yang nggak ini lah, nggak bisa diberi isunya siapa," kata Bambang, mengawali bantahannya.

Lebih lanjut, Bambang tidak segan-segan mengkritik pihak-pihak yang menyebarkan atau bahkan membahas isu tanpa dasar yang jelas.

Baca Juga: Rahayu Saraswati Tinggalkan DPR: Pengakuan Mengejutkan dan Spekulasi Kabinet Prabowo Mencuat

Ia menyamakan kabar burung tersebut dengan praktik yang tidak etis, baik secara jurnalistik maupun moral.

"Jadi kita begini lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, ghibah. Jadi tidak perlu kita bahas, kan," tegasnya.

Tidak hanya membantah isu, Bambang Haryadi juga melontarkan sindiran tajam kepada insan pers agar lebih selektif dalam mengutip informasi.

Ia menekankan pentingnya prinsip cover both sides atau mengutip dari berbagai sumber terpercaya, bukan sekadar menelan mentah-mentah kabar yang berseliweran di media sosial.

"Kalau hanya mengutip dari sosmed, jangan dikutip. Itu jadikan bahan gosip aja, kan. Atau buat lucu-lucuan saja, kan," sindirnya.

Kritik Bambang ini relevan mengingat maraknya informasi tak terverifikasi yang seringkali menyesatkan publik, terutama dalam isu-isu politik sensitif seperti perombakan kabinet.

Hak Prerogatif Presiden: Tak Ada Campur Tangan Partai

Bambang Haryadi juga membantah adanya pembahasan internal di Fraksi Gerindra terkait kemungkinan Rahayu Saraswati menduduki posisi menteri yang kosong atau akan diisi ulang.

Ia secara tegas menggarisbawahi bahwa penunjukan menteri adalah murni hak prerogatif presiden, yang tidak boleh diintervensi oleh partai maupun pihak manapun.

"Oh, kita nggak, bukan dari internal. Itu haknya presiden. Masa kita campurin, kan? Itu hak prerogatif Presiden. Kita nggak boleh ikutan," pungkasnya.