- KontraS: Ganti Kapolri saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
- Kultur kekerasan di Polri bersifat struktural, bukan personal.
- Reformasi total institusi kepolisian adalah solusi yang sebenarnya.
Suara.com - Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa pergantian Kapolri berisiko menjadi solusi tunggal yang dangkal.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa masalah kekerasan di institusi kepolisian bersifat sistemik, bukan personal.
"Kami memiliki pertimbangan kritis bahwa pergantian atau pencopotan Kapolri itu sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi tunggal," kata Dimas saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025).
Ia menunjuk pada pola yang terus berulang meski pimpinan telah berganti.
"Karena, kita sudah bisa melihat sebenarnya dalam tiga kali pergantian Kapolri terakhir, mulai dari Idham Aziz, Tito Karnavian hingga Listyo, ternyata masih ada pola kekerasan, ada kultur kekerasan."
Ada permasalahan-permasalahan yang secara struktural yang itu masih terjadi di kepolisian," kata Dimas.
Ganti Sistem
Alih-alih sekadar mengganti figur, Dimas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Reformasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari wewenang, fungsi, pendidikan personel, hingga tata kelola karier.
Baca Juga: Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
Bahkan yang tidak kalah penting, menurutnya, yakni mekanisme penghukuman yang tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Dan juga sampai pada proses yang berkaitan dengan evaluasi penghukuman terhadap anggota kepolisian yang terbukti tidak melakukan pelanggaran baik secara pidana dan etik," ujarnya.
Jaminan Perbaikan
Oleh karena itu, KontraS menekankan bahwa siapapun Kapolri baru yang akan ditunjuk nanti, harus ada jaminan bahwa proses pergantian ini adalah bagian dari agenda reformasi yang lebih besar, bukan sekadar respons politik sesaat.
"Artinya proses pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya jadi solusi cepat dan solusi tunggal, tapi perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian," ujar Dimas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid