- KontraS: Ganti Kapolri saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
- Kultur kekerasan di Polri bersifat struktural, bukan personal.
- Reformasi total institusi kepolisian adalah solusi yang sebenarnya.
Suara.com - Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa pergantian Kapolri berisiko menjadi solusi tunggal yang dangkal.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa masalah kekerasan di institusi kepolisian bersifat sistemik, bukan personal.
"Kami memiliki pertimbangan kritis bahwa pergantian atau pencopotan Kapolri itu sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi tunggal," kata Dimas saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025).
Ia menunjuk pada pola yang terus berulang meski pimpinan telah berganti.
"Karena, kita sudah bisa melihat sebenarnya dalam tiga kali pergantian Kapolri terakhir, mulai dari Idham Aziz, Tito Karnavian hingga Listyo, ternyata masih ada pola kekerasan, ada kultur kekerasan."
Ada permasalahan-permasalahan yang secara struktural yang itu masih terjadi di kepolisian," kata Dimas.
Ganti Sistem
Alih-alih sekadar mengganti figur, Dimas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Reformasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari wewenang, fungsi, pendidikan personel, hingga tata kelola karier.
Baca Juga: Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
Bahkan yang tidak kalah penting, menurutnya, yakni mekanisme penghukuman yang tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Dan juga sampai pada proses yang berkaitan dengan evaluasi penghukuman terhadap anggota kepolisian yang terbukti tidak melakukan pelanggaran baik secara pidana dan etik," ujarnya.
Jaminan Perbaikan
Oleh karena itu, KontraS menekankan bahwa siapapun Kapolri baru yang akan ditunjuk nanti, harus ada jaminan bahwa proses pergantian ini adalah bagian dari agenda reformasi yang lebih besar, bukan sekadar respons politik sesaat.
"Artinya proses pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya jadi solusi cepat dan solusi tunggal, tapi perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian," ujar Dimas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Apakah di Dalam Rumah Wajib Pakai Sunscreen?
-
5 Shio yang Kondisi Keuangannya Bakal Membaik pada Agustus 2026, Peluang Cuan hingga Karier
-
Selamat dari Serangan Maut yang Tewaskan Suami dan Anak, Begini Kondisi Nurhanisa
-
4 Kulkas dengan Fitur Pembeku Cepat, Bikin Es Batu dan Makanan Beku Lebih Praktis
-
Rudal Iran Hancurkan Perusahaan China di Kuwait, 1 Orang Tewas
-
Detik-detik Perlawanan Sengit Korban Gagalkan Aksi Pelecehan Seksual di Kebun Karet Sukabumi
-
5 Pilihan Sunscreen untuk Motoran Sesuai Review: Tahan Keringat dan Tak Bikin Kusam
-
Selamat Tinggal BBM? Prabowo Ingin Semua Kendaraan di Indonesia Berbasis Listrik
-
Ulasan Buku Cukup Jadi Kamu, Seni Menghargai Diri Tanpa Pengakuan Orang Lain
-
61 Ribu Siswa Jakarta Belum Nikmati Sekolah Gratis