- KontraS: Ganti Kapolri saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
- Kultur kekerasan di Polri bersifat struktural, bukan personal.
- Reformasi total institusi kepolisian adalah solusi yang sebenarnya.
Suara.com - Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa pergantian Kapolri berisiko menjadi solusi tunggal yang dangkal.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa masalah kekerasan di institusi kepolisian bersifat sistemik, bukan personal.
"Kami memiliki pertimbangan kritis bahwa pergantian atau pencopotan Kapolri itu sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi tunggal," kata Dimas saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025).
Ia menunjuk pada pola yang terus berulang meski pimpinan telah berganti.
"Karena, kita sudah bisa melihat sebenarnya dalam tiga kali pergantian Kapolri terakhir, mulai dari Idham Aziz, Tito Karnavian hingga Listyo, ternyata masih ada pola kekerasan, ada kultur kekerasan."
Ada permasalahan-permasalahan yang secara struktural yang itu masih terjadi di kepolisian," kata Dimas.
Ganti Sistem
Alih-alih sekadar mengganti figur, Dimas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Reformasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari wewenang, fungsi, pendidikan personel, hingga tata kelola karier.
Baca Juga: Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
Bahkan yang tidak kalah penting, menurutnya, yakni mekanisme penghukuman yang tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Dan juga sampai pada proses yang berkaitan dengan evaluasi penghukuman terhadap anggota kepolisian yang terbukti tidak melakukan pelanggaran baik secara pidana dan etik," ujarnya.
Jaminan Perbaikan
Oleh karena itu, KontraS menekankan bahwa siapapun Kapolri baru yang akan ditunjuk nanti, harus ada jaminan bahwa proses pergantian ini adalah bagian dari agenda reformasi yang lebih besar, bukan sekadar respons politik sesaat.
"Artinya proses pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya jadi solusi cepat dan solusi tunggal, tapi perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian," ujar Dimas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Indonesia Ngebut Kejar Tarif Nol Persen dari AS, Bidik Kelapa Sawit Hingga Karet!
-
Prabowo Turun Gunung Bereskan Polemik Utang Whoosh
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
Terkini
-
Hujan Deras Bikin Jakarta Macet Parah, Dirlantas Polda Metro Turun Langsung ke Pancoran
-
Pulangkan 26 WNI Korban Online Scam di Myanmar, Menteri P2MI: Jangan Tergiur Tawaran Kerja Ilegal
-
OC Kaligis Sebut Sidang Sengketa PT WKM dan PT Position Penuh Rekayasa, Ini Alasannya
-
Jerat Utang Whoosh: DPD Peringatkan PT KAI di Ambang Krisis, Kualitas Layanan Terancam Anjlok
-
Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta
-
Jejak Pemerasan Rp53 M di Kemnaker: KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Heri Sudarmanto, 1 Mobil Disita
-
Presiden Prabowo Panggil Dasco Mendadak Tadi Pagi, Bahas Apa?
-
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Lakukan Sinkronisasi Program, Agar Tak Boros Anggaran
-
Soal Usulan Anggota DPR RI Non-Aktif Dipecat, Koordinator MPP Buka Suara
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025