- KontraS: Ganti Kapolri saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar.
- Kultur kekerasan di Polri bersifat struktural, bukan personal.
- Reformasi total institusi kepolisian adalah solusi yang sebenarnya.
Suara.com - Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra, menyatakan bahwa pergantian Kapolri berisiko menjadi solusi tunggal yang dangkal.
Menurutnya, sejarah telah membuktikan bahwa masalah kekerasan di institusi kepolisian bersifat sistemik, bukan personal.
"Kami memiliki pertimbangan kritis bahwa pergantian atau pencopotan Kapolri itu sebenarnya bukan menjadi sebuah solusi tunggal," kata Dimas saat dihubungi Suara.com, Sabtu (13/9/2025).
Ia menunjuk pada pola yang terus berulang meski pimpinan telah berganti.
"Karena, kita sudah bisa melihat sebenarnya dalam tiga kali pergantian Kapolri terakhir, mulai dari Idham Aziz, Tito Karnavian hingga Listyo, ternyata masih ada pola kekerasan, ada kultur kekerasan."
Ada permasalahan-permasalahan yang secara struktural yang itu masih terjadi di kepolisian," kata Dimas.
Ganti Sistem
Alih-alih sekadar mengganti figur, Dimas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Reformasi yang dibutuhkan mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari wewenang, fungsi, pendidikan personel, hingga tata kelola karier.
Baca Juga: Reformasi Kepolisian Tak Cukup Ganti Kapolri, Butuh Political Will dari Presiden
Bahkan yang tidak kalah penting, menurutnya, yakni mekanisme penghukuman yang tegas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Dan juga sampai pada proses yang berkaitan dengan evaluasi penghukuman terhadap anggota kepolisian yang terbukti tidak melakukan pelanggaran baik secara pidana dan etik," ujarnya.
Jaminan Perbaikan
Oleh karena itu, KontraS menekankan bahwa siapapun Kapolri baru yang akan ditunjuk nanti, harus ada jaminan bahwa proses pergantian ini adalah bagian dari agenda reformasi yang lebih besar, bukan sekadar respons politik sesaat.
"Artinya proses pergantian pucuk pimpinan Polri bukan hanya jadi solusi cepat dan solusi tunggal, tapi perlu sebenarnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian," ujar Dimas.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Viral Lele Mentah, SPPG di Pamekasan Boleh Beroperasi Kembali jika Sudah Ada Perbaikan
-
Wajib Vaksin Sebelum Mudik Lebaran! IDAI Ingatkan Risiko Campak Meningkat Saat Libur Panjang
-
Pemerintah Bangun Ratusan Toilet dan Revitalisasi Sekolah di Kawasan Transmigrasi
-
Polda Metro Jaya Buka Posko Khusus, Cari Saksi Teror Air Keras Aktivis KontraS
-
Prabowo Instruksikan Kapolri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
PVRI Kritik Pernyataan 'Antikritik' Prabowo Usai Insiden Penyiraman Air Keras: Ini Sinyal Represif!
-
Pulang Basamo 2026: Ribuan Perantau Minang Mudik Gelombang Kedua, Dari Bali hingga Samarinda
-
Pemudik Mulai Padati Terminal Kampung Rambutan, Puncak Arus Mudik Diprediksi H-3 Lebaran
-
Negara Janji Tanggung Biaya Pengobatan Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras
-
Mencekam! Israel Bak Neraka, Api di Mana-mana Setelah Dirudal Kiamat Iran